Sudah Ditolak Senat, Pemerintah Australia Iklankan Kembali Deregulasi Pendidikan Tinggi

Meskipun sudah ditolak Senat, Pemerintah Federal Australia kembali menggunakan media sosial untuk mempromosikan rencana deregulasi biaya pendidikan di perguruan tinggi. Meski demikian dalam promosi di akun Facebook itu, pemerintah belum bisa memastikan berapa besaran biaya yang harus dibayar seorang mahasiswa perguruan tinggi.

Pemerintah Australia mengatakan akun Facebook baru itu bertujuan sebagai media untuk menjawab pertanyaan mengenai perubahan kebijakan yang diusulkan pemerintah.

Akun itu juga memuat tautan iklan kampanye yang dibuat oleh pemerintah terkait kebijakan perubahan biaya kuliah di perguruan tinggi Australia.

Sejumlah pertanyaan yang masuk banyak berkutat soal berapa besaran biaya kuliah di perguruan tinggi nantinya dibawah aturan baru tersebut, namun Departemen Pendidikan – yang mengelola akun tersebut mengatakan saat ini pihaknya belum bisa menyediakan perkiraan biaya kuliah yang baru tersebut.

"Kami belum bisa  menyediakan keterangan rinci saat ini karena sejauh ini baru dua universitas saja yang mengajukan usulan perubahan biaya kuliah untuk 2016 nanti,” demikian pernyataan Departemen itu di laman akun Facebook tersebut.

"Tapi pihak universitas sudah mengetahui bahwa jika mereka menetapkan biaya kuliah terlalu tinggi, maka ruang kuliah mereka akan kosong,” katanya.

Akun Facebook ini juga menampik klaim yang menyebutkan biaya kuliah di beberapa Universitas akan mencapai lebih dari $100.000 di bawah kebijakan baru nanti.

"Universitas Australia Barat telah menerbitkan biaya untuk tahun akademi 2016, yang menunjukkan biaya untuk meraih gelar sarjana selama 3 tahun sebesar $48.000 – jauh di bawah klaim yang menyebutkan biaya kuliah akan mencapai $100.000," tulis pernyataan di akun Facebook tersebut.

Meski demikian akun Facebook yang baru dibuat pemerintah itu langsung menjadi ajang untuk menyalurkan kekecewaan dan kemarahan warga terhadap kebijakan tersebut. 

Apalagi penggunaan dana pajak untuk mengiklankan kebijakan yang sebelumnya sudah ditolak oleh senat.

"Akun ini murni propaganda dan iklan!,” tulis salah satu pengguna facebook.

Pengguna lain bertanya: ”Mengapa pemerintah menggunakan uang pajak untuk iklan kebijakan partisan mereka?”

"Situs ini adalah upaya sengaja untuk merusak pengambilan keputusan yang demokratis di Senat," kata orang lain.

"Usulan kebijakan ini sudah ditolak oleh Parlemen atas dasar yang kuat: kebijakan ini tidak adil, mengeksploitasi mahasiswa dan didasarkan pada pemotongan anggaran sebesar 20% untuk pendanaan perguruan tinggi.”

Pemerintah Australia memang sedang berusaha memperkenalkan kembali undang-undang ini yang telah direvisi beberapa usulan kebijakannya, setelah sebelumnya usulan pertama UU itu telah ditolak Senat.

Revisi usulan UU itu menyepakati berbagai konsesi, yang nilainya setara dengan beberapa miliar dolar ntuk mencoba memenangkan dukungan crossbench.

Namun rencana tersebut tampaknya masih kecil kemungkinannya untuk diloloskan oleh parlemen.