Seniman Malaysia Melawan Pemerintah dengan Stiker
Dengan undang-undang baru dan berbagai hambatan administrasi, Pemerintah Malaysia mempersulit hidup lawan-lawannya menjelang pemilu. Tapi satu seniman grafis sedang melawan.
Seniman grafis Fahmi Reza bergerak dengan hati-hati melalui Pecinan Kuala Lumpur.
Dengan berpakaian serba hitam, aktivis veteran itu melihat sekeliling untuk memeriksa siapa yang melihat sebelum ia menampar stiker desainnya sendiri di tiang listrik.
Itu adalah karikatur Perdana Menteri Najib Razak, digambarkan sebagai sejenis badut film horor – lebih mirip karakter Pennywise dari film IT daripada Ronald McDonald.
“Bagi saya itu tindakan pembangkangan,” kata Reza.
“Karena saya baru-baru ini dijatuhi hukuman penjara karena merancang banyak stiker badut Perdana Menteri.
Reza berbicara tentang skandal 1MDB, di mana Departemen Kehakiman AS mengatakan miliaran dolar uang pembayar pajak disedot di bawah pengawasan Najib.
Di bawah undang-undang baru tentang “berita palsu”, menyatakan Perdana Menteri melakukan sesuatu yang salah dapat dihukum penjara.
Reuters: Olivia Harris
“Ini upaya lain oleh mereka untuk membungkam kritik apapun untuk mereka, menggunakan hukum saiber,” kata Reza.
“Saya pikir tujuan dari UU berita palsu hanya untuk menciptakan efek yang mengerikan, untuk membuat orang takut untuk memposting hal-hal yang kritis terhadap Pemerintah.
“Saya mendapat pesan dari banyak orang di Facebook, ‘bisakah mereka dituntut berdasarkan undang-undang karena retweeting atau berbagi posting saya di media sosial?’.
“Saya pikir itu menunjukkan mereka menjadi takut, dan itu berhasil.”
ABC News: Phil Hemingway
Dengan UU baru dan berbagai penghalang jalan administrasi, Pemerintah Malaysia mempersulit hidup lawan-lawannya.
Partai politik satu-satunya penantang serius untuk Najib, mantan perdana menteri Dr Mahathir Mohamad, dibubarkan sehari sebelum pemilihan ini ditentukan.
Sementara Kuala Lumpur menjadi lautan bendera dan poster bertuliskan wajah tersenyum Najib, wajah Mahathir tidak terlihat: aturan lain mencegah gambarnya ditampilkan di materi kampanye.
UU baru untuk menindak tegas perbedaan pendapat
Pemilu diadakan pertengahan pekan depan, dalam apa yang dikatakan oposisi sebagai upaya untuk membatasi jumlah pemilih, dan pembatasan elektoral sangat menguntungkan partai yang berkuasa.
Dan kemudian ada tindakan keras pada pengguna situs seperti Facebook dan Twitter.
“Kami telah melihat selama beberapa tahun terakhir penindasan terhadap perbedaan pendapat,” kata pengacara Syahredzan Johan, yang mewakili beberapa pengguna media sosial muda yang telah ditangkap karena posting mereka.
“Mereka telah menggunakan sejumlah UU. Legislasi utama adalah tindakan penghasutan.
“Mereka juga menggunakan UU yang terutama ditargetkan di internet, dan tentu saja ada anti berita palsu. Semua ini digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.
“Saya pikir ini adalah situasi di mana negara berusaha untuk merebut kembali apa yang pernah terjadi.
ABC News: Phil Hemingway
“Dahulu, sebelum ini, informasi dimonopoli oleh negara. Sekarang negara hanyalah penyampai informasi.
“Ini telah menjadi situasi di mana negara ingin mendapatkan kembali kendali atas informasi dan ini adalah cara negara berusaha untuk menegaskan kendalinya.
“Mudah-mudahan akan ada lebih banyak tantangan, karena kami memiliki konstitusi di sini – UU dapat diuji di sini.”
Salah satu tujuan dari partai Najib, Barisan Nasional, adalah memenangkan dua pertiga mayoritas di Parlemen pada 9 Mei – yang akan membiarkannya mengubah konstitusi.
Reza menghadapi persidangan lain karena mengkritik Najib. Ia bersikukuh tidak khawatir.
“Karena saya sudah melakukan ini selama 15 tahun terakhir – saya sudah dikurung beberapa kali … Saya pernah dipukuli karena karya saya dan saya sudah dilarang kuliah dan bahkan dilarang bepergian ke luar negeri.
“Sekarang saya sudah terbiasa, mereka akan turun dan turun dengan keras.”