Petani dan Pakar Tawarkan Agar Indonesia Tak Selalu Ketergantungan Beras
Pemerintah Indonesia berencana untuk membeli tambahan kuota beras dari India, seperti yang dikatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pekan lalu.
"Kalau El Nino, berat harganya, kita enggak boleh beras kurang," ujar Menteri Zulkifli.
"Oleh karena itu, saya sudah [tanda tangani] Momerandum of Understanding atau nota kesepahamanan dengan India 1 juta ton sewaktu-waktu bisa beli," seperti yang dikutip dari Kompas.com.
Rencana impor beras dari India ini, yang menurutnya hanya dilakukan ketika dibutuhkan, di luar total 2 juta ton kuota beras dari luar negeri yang dimandatkan kepada Perum Bulog sebagai beras cadangan pemerintah.
Bagaimana reaksi dari petani?
Serikat Petani Indonesia mempertanyakan rencana pemerintah yang menambah beras impor hingga 1 juta ton dari India.
"Bahkan yang 2 juta ton itu menurut kita tidak perlu, tidak mendesak, karena sesungguhnya produksi pangan kita cukup," ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia.
"Pasokan beras kita cukup, karena yang kita khawatirkan El Nino itu juga bisa kita antisipasi," jelasnya.
Menurut Henry, El Nino baru terjadi pertengahan Juni sampai Agustus, sementara musim tanam pertama dan kedua sudah dilewati. Sehingga bulan Juni lalu sebenarnya Indonesia sudah memasuki masa panen.
Ia juga mengatakan petani sawah tadah hujan akan lebih kesulitan menanam padi saat El Nino, sementara petani yang menggunakan sistem irigasi tidak terganggu.
Berapa banyak beras yang diproduksi dan dikonsumsi?
Indonesia adalah negara penghasil beras ketiga terbesar di dunia saat ini setelah China dan India.
Di tahun 2022, Indonesia menghasilkan 31,52 juta ton menurut data Biro Statistik Indonesia, yang dirilis bulan Maret lalu.
Sementara konsumsi beras per kapita di Indonesia juga menjadi salah satu yang tertinggi dunia, mencapai 114,6 kilogram per orang per tahun, menurut data Riset Pertanian dan Pangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional di bulan Juli lalu.
Tidaklah mengherankan karena di banyak budaya di Indonesia, nasi bisa dihidangkan tiga kali sehari. Bahkan banyak orang yang menganggap "belum makan, jika belum makan nasi".
Ir Ronnie S. Natawidjaja, M.Sc., PhD, dosen Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran Bandung mengatakan idealnya Indonesia memiliki persediaan pangan yang aman setidaknya 1 hingga 1,5 juta ton atau disebutnya sebagai 'iron stock'.
"Karena kalau pemerintah tidak pegang stok di tangan … banyak yang berspekulasi di pasar," jelasnya.
Menurutnya pemerintah harus punya stok, "untuk menangkal, untuk menghindari adanya spekulasi yang bermain dengan harga dan stok beras."
"Iron stock juga untuk menangani perbedaan masa panen antar daerah," ujarnya.
"
"Tapi kemudian yang menjadi kontroversi adalah kenapa harus mengambil dari impor? Karena sebetulnya masih ada surplus."
"
Henry mengatakan apa yang terjadi sebenarnya adalah "kesalahan kebijakan pangan" di Indonesia, di mana harga pembelian gabah dengan harga eceran beras tertinggi jauh sekali.
"Harga di petani akan tertekan, terutama beras-beras yang umum, karena impor beras ini akan menghantam pasar-pasar rakyat," ujar Henry.
Apa solusinya agar tidak tergantung beras?
Para petani dan pakar sepakat jika beras hanyalah salah satu sumber karbohidrat di Indonesia.
"Beras ini hanya salah satu sumber pangan di Indonesia, hanya kebijakan orde baru dulu yang memang membuat beras ini menjadi satu-satunya sumber pangan kita," kata Henry.
Menurutnya justru pangan di Indonesia sangatlah beragam, termasuk dari jejak-jejak sejarah yang menemukan jika di banyak tempat justru mengonsumsi sagu.
"Harusnya kita dorong Indonesia memproduksi sagu lebih banyak lagi sebagai karbohidrat kita, kemudian singkong … banyak keladi-keladi dan talas-talas."
Henry mengatakan menanam tanaman pangan lain bisa menguntungkan petani karena ditanam di sela-sela tanaman padi.
Tapi jika pun ingin meningkatkan produksi beras, Henry mengatakan petani perlu didukung untuk mengembangkan agroekologi yang menggunakan pupuk organik, terutama di tengah mahalnya harga pupuk kimia dan stok pupuk yang langka.
"Presiden sudah mencanangkannya di salah satu [acara] tanam serentak yang diselenggarakan SPI tanggal 6 April lalu dan di rapat terbatas kabinet tanggal 27 mei lalu, tetapi implementasinya belum."
"
"Ini perlu disegerakan supaya jangan terjadi penurunan produksi beras akibat dari kelangkaan itu
"
Masa depan pertanian di Indonesia
Sementara itu, Ir Ronnie mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mencoba menggeser sistem pangan di Indonesia dengan membuat perencaan jangka menengah dan panjang.
"Bappenas merancang lima wilayah sub-sistem, karena kebutuhan dan penyediaan pangan di Indonesia tidak bisa disamaratakan, karena budaya yang berbeda di tiap wilayah."
"Kemudian di masing-masing sub-region akan ada food hub yang mengelola pangan, sehingga [masalah pangan] tidak lagi ditangani di tingkat nasional, tapi di tingkat wilayah."
"Jadi presiden baru akan sudah punya homework [pekerjaan rumah]," ujarnya, merujuk pada pemilu yang akan digelar pada tahun depan.