Pelaku Kejahatan Seksual Wajib Ikut Pengobatan di dalam Penjara
Mulai September mendatang, pelaku kejahatan seksual di Tasmania akan dipaksa menjalani pengobatan didalam penjara.
Undang-undang ini diajukan untuk menghilangkan kemungkinan dikeluarkannya lebih awal pelaku kejahatan seksual dari penjara bagi yang menolak melakukan pengobatan selama dipenjarakan.
UU ini juga diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembebasan bersyarat oleh dewan.
Menteri Koreksi Tasmania, Vanessa Goodwin mengatakan pengobatan ini bisa meliputi beberapa hal.
"Pengobatan bisa termasuk konseling satu per satu dan konseling psikologis dengan pelaku," katanya.
"Hal ini juga dapat mencakup Program berbasis kelompok arus yang disebut Arah Baru – New Direction.
"Kita perlu memastikan pengobatan ini bisa disesuaikan dengan risiko dan kebutuhan pelaku."
Pada awal tahun itu terungkap dalam penyelidikan parlemen kalau diperkirakan sembilan dari 51 pelaku kejahatan seksual di penjara Risdon Hobart telah menolak untuk ambil bagian dalam program pengobatan.
Dr Goodwin mengatakan ia berharap undang-undang yang diusulkannya akan meningkatkan tingkat penyerapan.
"Saya tentu berharap bahwa akan ada peningkatan jumlah tahanan yang mengambil bagian dalam program pengobatan bagi pelaku kejahatan seksual," katanya.
Jill Maxwell dari Layanan Dukungan Kejahatan Seksual mengapresiasi kehadiran UU tersebut.
"Kami sangat senang jika ada program pengobatan bagi pelaku kejahatan seksual,”
"Kita tahu ada kesenjangan sangat tinggi di Tasmania saat ini, jai upaya apapun untuk menekan kasus kejahatan seksual akan sangat kami apresiasi,”
"Program ini pasti bisa melahirkan perbedaan, dan harapannya program ini dapat menghilangkan resiko mereka melakukan pelanggaran kembali,”
Namun dia memperingatkan partisipasi secara sukarela mungkin tidak akan efektif.
"Kita tahu berdasarkan riset kalau program bagi pelaku kejahatan seksual akan lebih sukses ketika pelaku secara sukarela melakukan pengobatan,” katanya.
Dr Goodwin telah mensinyalkan akan melakukan perubahan UU untuk menekankan masalah ini.
"Saya rasa ini adalah awal yang baik. Hal lain yang akan kita lakukan adalah mencari nasihat dari Dewan Penasehat Hukuman mengenal masalah pengobatan wajib bagi pelaku seks," katanya.
"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan mereka akan kembali melakukan kejahatan seksual ketika mereka dibebaskan dari penjara."
Pemerintah berkomitmen untuk mengajukan undang-undang ini ke parlemen pada 30 September mendatang.