Monash University dan GSM Persiapkan Implementasi Sekolah Aman dan Menyenangkan di Yogyakarta
Setelah melalui pertemuan intensif sejak bulan Agustus 2015, Fakultas Pendidikan Monash University, SD Clayton North Primary School (CNPS) di Melbourne, serta Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) bersepakat melakukan implementasi sekolah aman dan menyenangkan di sejumlah SD percontohan di Yogyakarta.
Dalam kerjasama ini, CNPS berperan mempersiapkan modul sekolah aman dan menyenangkan yang akan dikontektualisasikan dengan kondisi di sekolah Indonesia.
Sementara Monash University dan GSM akan meneliti terkait dengan persiapan implementasi program tersebut maupun pasca implementasinya. Dalam hal ini GSM juga berperan dalam implementasi program di sekolah-sekolah di Yogyakarta.
Menurut rilis yang diterima oleh ABC Australia Plus Indonesia, implementasi yang akan berlangsung mulai tahun 2016 ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Dekan Fakultas Pendidikan Prof. Dr. John Loughran dan Ketua GSM Muhammad Nur Rizal, PhD.
Para penggerak GSM berfoto bersama dengan Prof John Lougran dar Monash University (dua dari kiri). (Foto: GSM)
Menurut Rizal, ke depan akan ada beberapa kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh beberapa dosen atau peneliti Monash ke beberapa sekolah dasar percontohan GSM di Yogyakarta.
Penelitian ini akan mengukur dan mengevaluasi pengaruh dan hasil dari pengembangan kapasitas guru di Indonesia.
"Intervensi dan pendampingan yang kita lakukan tidak bersifat top down melainkan lebih membangun dialog," ujar Rizal.
Tujuannya bukan mengajarkan materi kurikulum internasional melainkan memfasilitasi guru-guru agar memiliki mindset baru dan ketrampilan praktis untuk menciptakan atmosfir belajar yang aman dan menyenangkan karena melibarkan partisipasi aktif anak. Potensi anak akan tumbuh optimal baik kognitif, afektif dan psikomotorik.
“Sebenarnya, kurikulum yang ada khususnya 2013 dengan pendekatan tematiknya sudah mengarah ke situ, namun guru-guru masih kekurangan ide, kemampuan dan contoh nyata untuk menerapkannya di kelas. Sedangkan pendekatan pemerintah masih terlalu administratif di dalam mengembangkan kapasitas dan mengevaluasi kinerja guru”, lanjut Rizal.
Di SD percontohan di Yogyakarta ini, diharapkan guru tidak lagi mencekoki anak oleh hapalan rumus dan soal-soal karena mengejar target UN, melainkan membangun daya kritis dan imajinatif anak melalui kultur dan pengelolaan sekolah yang positif.
Rizal menilai dipilihnya Yogyakarta sebagai piloting project, karena kota ini dikenal sebagai kota pendidikan di Indonesia, diharapkan mempunyai peran yang besar untuk menjaga kualitas sekaligus memperluas jangkauan ke daerah-daerah lain. Sehingga jumlah anak-anak Indonesia yang dapat menikmati sekolah aman dan menyenangkan lebih banyak.
Penandatanganan kerjasama GSM dan Monash oleh John Lougran (kiri) dan Muhammad Nur Rizal. (Foto: GSM)
Secara terpisah, John Lougran, Dekan Monash University berujar bahwa keterlibatan universitas Monash sangat penting di pilot project ini.
Hasil riset lapangan yang dilakukan Monash akan membantu GSM dan pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia menggunakannya untuk membuat regulasi yang tepat dan terukur untuk menciptakan sekolah yang aman dan menyenangkan.
Selain itu Monash akan mengajak Universitas Gadjah Mada melakukan riset bersama (kolaborasi) karena mereka lebih mengetahui kultur dan karakter sekolah ataupun masyarakat setempat.
"Kami sudah mengirim surat ajakan kerjasama ke Rektor UGM Prof. Dwikorita. Tentunya akan ada agenda petemuan antar dosen Monash dan UGM serta tim Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) untuk membicarakan target, substansi hingga teknis impelmentasi dan riset tersebut. Saya sendiri akan datang ke Yogyakarta di bulan Mei 2016 ini untuk menghadiri kick off project ini," lanjut John.
Saat ini tim GSM di Australia, Monash dan CNPS secara intensif dan rutin melakukan pertemuan untuk membicarakan persiapan seperti pembuatan modul, baseline riset hingga metodologi dan monitoring evaluasi riset.
Adapun tim GSM di Yogyakarta bertugas melakukan observasi sekolah sekaligus melakukan kerjasama dengan stakeholder lain seperti pemerintah daerah dan organisasi lain yang diharapkan terlibat.