Komite Parlemen Australia Usulkan Larangan Donasi Politik Dari Asing

Sebuah Komite Parlemen di Australia merekomendasikan agar donasi politik dari perusahaan dan warga negara asing seharusnya dilarang.

Komite Bersama Urusan Pemilu di Australia merekomendasikan agar warga negara dan lembaga asing dilarang untuk menyumbang kepada partai politik, asosiasi serta pihak ketiga yang terdaftar di Australia.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Jumat (10/3/2017), Komite ini lebih lanjut mengusulkan agar larangan itu diperluas ke aktor-aktor politik lain yang mungkin menyalurkan donasi itu ke dalam kegiatan politik.

Komiter tersebut juga merekomendasikan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang melanggar aturan.

Desakan untuk reformasi ini terjadi di tengah kekhawatiran yang muncul atas aktor asing yang mencoba untuk memengaruhi politik Australia, setelah Rusia, baru-baru ini, ditemukan telah memengaruhi Pemilu AS.

Ada dukungan dari dua parpol di Australia terhadap larangan sumbangan asing kepada parpol, tapi Partai Buruh dan Partai Hijau menentang perluasan larangan tersebut terhadap kelompok lain.

Dalam laporan ketidaksepakatan, Partai Buruh mengatakan, langkah ini bisa membatasi kemampuan lembaga non-profit untuk terlibat dalam perdebatan nasional tentang isu-isu seperti bantuan luar negeri.

Laporan itu mengatakan bahwa proposal tersebut harus tunduk pada penyelidikan lebih lanjut.

Pada hari Jumat (10/3/2017), pemimpin oposisi Australia, Bill Shorten, mengatakan kepada media, “tak ada keraguan dalam benak saya bahwa warga Australia ingin melihat transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik”.

“Kita bisa tetap melalui masalah ini bersama-sama. Kita harus memastikan bahwa warga Australia memiliki keyakinan dalam proses politik kita,” jelasnya.

Kelompok lobi sayap kiri, yakni Get Up, juga menuduh kubu Koalisi tengah mencoba untuk membungkam kritik.

Tapi ketua komite itu yang juga Senator Partai Liberal, yakni Linda Reynolds, mengatakan, larangan tersebut “sama sekali tak” menyasar badan amal, universitas atau kelompok lain yang memainkan peran penting dalam demokrasi.

"Laporan ini sangat jelas menunjukkan bahwa larangan tersebut hanya ditujukan pada mereka yang terlibat dalam kampanye politik," sebut Linda Reynolds.

“Jadi Get Up sudah termasuk di dalam regulasi Komisi Pemilu Australia karena mereka berkampanye secara politik dan mereka menerima pendapatan dari pihak ketiga,” jelasnya.

Partai Buruh juga menyampaikan kekhawatiran bahwa larangan itu tak akan mencakup kelompok-kelompok seperti Dewan Mineral Australia karena dewan ini didanai oleh biaya keanggotaan yang besar, yang secara teknis bukanlah donasi.

Namun Senator Reynolds mengatakan, larangan itu akan menciptakan kondisi yang setara.

“Semua orang akan tunduk pada aturan yang sama,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Jadi siapa saja yang berpartisipasi dalam proses Pemilu Australia dan ingin memengaruhi Pemilu Australia akan dikenakan persyaratan ini.”

Larangan donasi asing, jika ditegakkan, tak akan berlaku terhadap warga Australia yang berkewarganegaraan ganda baik yang berada di Australia maupun di luar negeri, atau untuk penduduk tetap non-warga negara Australia di Australia.

Senator Reynolds mengatakan, ia yakin akan ada perubahan.

"Semua orang di komite sepakat bahwa UU Pemilu harus diubah untuk melarang sumbangan asing," utara Senator Reynolds.

Ia menjelaskan, “Bagaimana hasilnya nanti di Parlemen kita harus menunggu dan melihatnya, tapi kami semua menginginkan apa yang ada dalam kepentingan nasional dan saya yakin larangan umum terhadap semua organisasi ini adalah cara paling adil dan paling transparan untuk dilakukan.”

Awal tahun ini, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menekankan perlunya reformasi sumbangan.

Berbicara di depan Klub Pers Australia pada bulan Januari lalu, PM Turnbull sempat memberi pertanda adanya perubahan donasi asing.

“Peristiwa Luar Negeri, serta peristiwa yang terjadi di sini di Australia, telah menunjukkan kepada kita bahwa warga Australia harus yakin bahwa proses pemilihan kita bebas dari intervensi atau gangguan asing,” tegasnya.

“Saya percaya bahwa warga Australia mengharapkan kami untuk memastikan bahwa hanya warga Australia, dan pebisnis Australia, yang bisa memengaruhi Pemilu Australia,” ujarnya.

Donor asal China telah memberikan jutaan kontribusi kepada kedua partai politik besar Australia sejak tahun 2013, yang memicu peringatan dari mantan pejabat, yakni Wayne Swan. Ia menyebut bahwa donasi asing bisa memengaruhi pembuatan keputusan politik.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.

Diterbitkan: 18:30 WIB 10/03/2017 oleh Nurina Savitri.