Kesepakatan Kompensasi di Uluru Summit
Warga Aborijin di Tasmania akan berjuang untuk sebuah kesepakatan kompensasi sebagai bagian dari perjajian nasional dalam sebuah pertemuan bersejarah mengenai pengakuan konstitusional di Uluru.
Sebanyak 12 orang delegasi Aborijin dari seluruh Australia akan menyatakan posisi mereka dalam sebuah konvensi akbar di Australia Tengah pekan ini. Tujuan dari konvensi itu adalah membahas sebuah proposal yang membuka peluang referendum untuk mengakui sejarah masyarakat Aborijin dalam konstitusi Australia dan membuka peluang reformasi lainnya.
Penulis dan aktivis asal Tasmania, Michael Mansell, melihat pertemuan puncak di Uluru ini sebagai platform penting untuk menekan reformasi yang berani.
Dia yakin Pemerintah Federal harus mempertimbangkan sebuah kesepakatan pengembalian tanah dan membayar kompensasi kepada warga Aborigin sebesar 3 persen dari PDB.
“Sangat jarang pertemuan semacam ini berlangsung,” katanya.
Mansell mengatakan bahwa sebuah referendum untuk “mengakui ” masyarakat Aborijin dalam konstitusi tidak memiliki potensi untuk memberikan pemberdayaan ekonomi.
“Mengapa kita menyia-nyiakan diri dengan formalitas di saat orang Aborigin Australia -jika anda melihat kondisi mereka di komunitas kami – mereka miskin, banyak dari mereka tidak memiliki tanah,” katanya.
Namun delegasi Aborijin Tasmania sebaliknya akan mendorong kesepakatan untuk menyetujui :
• Penyelesaian lahan
• Pembentukan lembaga Aborijin nasional dengan kekuatan legislatif, dan lembaga ini diberikan jaminan anggaran dan otoritas ekslusif untuk menentukan prioritas program bagi warga Aborijin
• alokasi kursi bagi warga Aborijin di Parlemen
• Kompensasi sebesar 3 persen dari GDP bagi warga Aborijin selama 200 tahun
Pengakuan tidak menghasilkan keuntungan praktis
Michael Mansell mengatakan bahwa kompensasi akan “menyingkirkan birokrasi yang menghabiskan banyak uang”.
“Saat ini kami mengemis ke departemen setiap tahun, memohon uang,” katanya.
“Harus ada alokasi 2 atau 3 persen dari PDB yang disisihkan untuk orang Aborijin.”
Informasi yang didapatkan ABC menunjukan bahwa delegasi dari negara bagian Victoria dan barat daya Australia Barat juga akan membuat pernyataan tentang perlunya sebuah perjanjian.
Mansell mengatakan bahwa dia percaya pengakuan terhadap orang Aborigin dan Torres Strait Islander dalam konstitusi Australia telah terbukti tidak bermakna.
“Tidak ada satupun manfaat praktis yang dirasakan orang Aborijin sebagai hasil dari pengakuan itu,” katanya.
Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan dan Victoria sedang melakukan negosiasi perjanjian awal dengan orang-orang Aborijin di negara bagian itu.
Dewan Referendum akan melaporkan kembali kepada Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi dengan rekomendasinya setelah konvensi di Uluru.
Tidak semua komunitas Aborijin dilibatkan
Meski ratusan orang Aborijin dan Torres Strait Islander bepergian ke Uluru untuk melakukan pembicaraan, beberapa lainnya merasa tak dilibatkan.
Fiona Hamilton, yang merupakan bagian dari aliansi kelompok regional Aborijin Tasmania, mengatakan, Dewan Referendum yang ditunjuk pemerintah tidak berkonsultasi secara cukup luas.
“Dewan Referendum perlu bertanggung jawab atas fakta bahwa komunitas Aborigin regional pada umumnya benar-benar tidak dilibatkan dari proses mereka dan ini tidak dapat diterima,” katanya.
Dalam sebuah pernyataan, seorang juru bicara Dewan Referendum mengatakan, dewan tersebut “menyesalkan jika pendekatannya telah menyebabkan seseorang merasa tersisih dan berharap mereka dapat mencari kesempatan lain untuk berbagi pandangan mereka”.
Fiona Hamilton mengatakan bahwa dia tidak menerima permintaan maaf dewan tersebut.
“Mereka perlu bertanggung jawab atas fakta bahwa mereka telah mengabaikan banyak warga Aborijin Tasmania dan juga warga Aborijin di seluruh Australia yang layak untuk terlibat dalam kesepakatan dan yang belum pernah dilibatkan sama sekali.” Kata Fiona Hamilton.
Referendum ‘yakinkan’ semua orang Australia’
Delegasi Uluru akan berusaha menyatukan suara terkait usulan apakah sebuah referendum dibutuhkan, dan seperti apa referendum itu nantinya akan dilakukan.
Meskipun terdapat dukungan bipartisan untuk mengakui 60.000 tahun sejarah Aborijin dan Torres Strait Islander dalam konstitusi Australia, gagasan itu sendiri sangat tidak mungkin untuk mendapatkan persetujuan di Uluru.
Pada pertemuan komunitas yang diadakan selama enam bulan terakhir, beberapa orang telah meminta dibentuknya sebuah badan ‘First Nations’ untuk memberi saran kepada Parlemen.
Sementara masyarakat Aborijin lainnya menginginkan adanya jaminan bahwa sebuah ketentuan akan dimasukkan ke dalam konstitusi yang melarang diskriminasi rasial.
Menteri Kesehatan Masyarakat Aborijin, Ken Wyatt, mengatakan bahwa dirinya ingin melihat sebuah proposal yang memiliki kesempatan terbaik untuk memberi ‘persetujuan’ dalam sebuah referendum.
“Proposisi konstitusional tidak mudah diterima oleh orang Australia – kita dapat melihat hal itu dengan rendahnya tingkat keberhasilan untuk opsi referendum ini.”
Mark Yettica-Paulson, Direktur Kampanye Bersama untuk Kampanye Kesadaran Pengakuan, mengatakan, organisasinya telah melakukan pekerjaan penting untuk mendidik masyarakat tentang konstitusi.
“Kami memiliki 300.000 pendukung,” katanya.
“Kami memiliki database yang mampu menyulut imajinasi banyak orang Australia.”
Dia mengatakan, sejumlah besar orang Australia “tidak lagi ingin menjadi orang-orang yang menolak kehadiran orang-orang Aborijin dan Torres Strait Islander”.
Anggota Dewan Referendum, Noel Pearson, memeringatkan untuk tidak membawa proposal yang tidak tegas ke tingkat referendum.
“Bersikap sinis tentang apa yang siap dilakukan orang Australia akan menjadi kesalahan terbesar kami,” katanya.
Diterjemahkan pada pukul 17.15 WIB, 22/5/2017 oleh Iffah Nur Arifah. Simak artikelnya dalam Bahasa Inggris disini.