Inilah Isu Politik Utama di Australia Tahun 2016

Tahun 2016 menjadi tahun politik di Australia sejalan dengan rencana digelarnya Pemilu Federal antara Agustus hingga Oktober mendatang. Inilah sejumlah isu politik yang akan menyita perhatian publik tahun ini.

Reshuffle Kabinet

Salah satu tugas utama yang dihadapi PM Malcolm Turnbull begitu parlemen kembali dari masa reses, adalah mengisi kekosongan dua jabatan menteri.

Jamie Briggs mengundurkan diri sebagai menteri urusan perkotaan menyusul kasus yang membelitnya dengan seorang staf wanita Deplu di Hong Kong. Sedangkan menteri Mal Brough mundur karena terkait dalam kasus pengunduran diri bekas Ketua DPR Peter Slipper.

Partai Nasional yang merupakan bagian koalisi pemerintahan kabarnya ngotot untuk mendapatkan jatah kementerian.

Pajak

Pajak menjadi isu paling panas selama musim panas ini. Partai Buruh yang beroposisi menuding pemerintah terus mencoba menaikkan GST (pajak barang dan jasa) menjadi 15 persen, serta mencoba memperluas cakupannya termasuk untuk bahan makanan segar.

Namun Pemerintah Koalisi menegaskan belum memiliki proposal dan segalanya masih berupa kemungkinan. Pemerintah menuding oposisi bermain politik dalam isu GSt ini.

Namun proposal apapun yang nantinya diajukan pemerintah terkait GST, akan berdampak besar terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Oposisi menuding Pemerintah Australia ingin meningkatkan Pajak GST serta memberlakukannya atas bahan makanan segar.

APBN 2016

Diperkirakan Menteri Perbendaharaan Negara (Treasurer) Scott Morrison akan mengajukan RAPBN sebelum pemerintah memutuskan untuk menggelar pemilu.

Update ekonomi pertengahan tahun menunjukkan rencana pemotongan anggaran bidang kesehatan, kesejahteraan serta perawatan lansia sebesar 4 miliar dollar.

APBN diperkirakan akan mengalami defisit 23,8 miliar lebih besar dalam tiga tahun ke depan daripada yang diperkirakan dalam APBN 2015 lalu.

Menteri Morrison dihadapkan pada situasi tidak menentu di bursa saham dan harga komoditas yang anjlok serta menurunnya pendapatan negara.

Kepemimpinan Partai Nasional 

Pemimpin Partai Nasional Warren Truss dikabarkan akan mengundurkan diri tahun ini, sehingga memicu spekulasi mengenai siapa yang akan memimpin partai yang berbasis di daerah pedalaman Australia ini.

Nama yang paling santer disebut-sebut adalah wakil pemimpin saat ini, yaitu Barnaby Joyce, yang sudah menyatakan kesiapannya.

Namun pergantian ini diperkirakan tidak akan mudah karena adanya fogur lain dalam partai itu yang juga berminat.

Keamanan Nasional

Baik pemerintah maupun oposisi sama-sama tidak ingin tampak lemah dalam isu keamanan nasional.

UU yang membolehkan pencabutan status kewarganegaraan Australia bagi mereka yang berkewarganegaraan ganda, telah lolos di DPR maupun Senat, dengan demikian telah berlaku menjadi aturan hukum.

Komite Intelijen dan Keamanan di parlemen kini membahas usulan baru pemerintah terkait UU anti terorisme.

Usulan ini mencakup penurunan batas usia bagi tersangka teroris hingga usia 14 tahun, sehingga anak-anak di usia tersebut pun bisa diproses menurut UU anti terorisme.

Tunjangan Keluarga

Menteri Sosial Christian Porter menyatakan adanya perubahan terhadap skema tunjangan libur hamil dan melahirkan.

Tahun 2015, pemerintahan Abbott saat itu ingin menghentikan apa yang mereka sebut "tunjangan ganda" bagi mereka yang meminta tunjangan hamil dan melahirkan baik dari kantornya sendiri maupun dari pemerintah.

Menteri Porter kini terus menegosiasikan perubahan itu di Senate, dengan harapan pemerintah bisa melakukan penghematan hingga 4 miliar dollar.

Pertahanan

Buku putih pertahanan akan dirilis awal tahun ini, membahas sejumlah isu termasuk perubahan iklim, bangkitnya China dan Rusia, hingga kebutuhan peralatan militer Australia.

Penundaan pengumuman ini kabarnya dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada perdana menteri baru Malcolm Turnbull dan Menteri Pertahanan Marise Payne untuk memberi masukan terhadap dokumen ini.

Kalangan industri perkapalan telah lama menunggu dokumen ini untuk mengetahui dimana kapal-kapal selam Australia nantinya akan dibuat.

Menteri Pertahanan Marise Payne (paling kanan), PM Malcolm Turnbull, Menlu Julie Bishop, bersama mitranya dari Indonesia Menhan Ryamizard Ryacudu dan Menlu Retno Marsudi.

Pendidikan Tinggi

Upaya pemerintah mengubah sistem pendidikan tinggi gagal setelah ditolak oleh Senat.

Menteri Pendidikan Tinggi Simon Birmingham kini melakukan berbagai konsultasi dengan pihak terkait mengenai model baru pembiayaan pendidikan tinggi.

Pemerintah hanya berhasil mendapatkan dukungan oposisi dalam melakukan penghematan 1 miliar dollar saja dari sektor pendidikan tinggi akhir tahun lalu.

Reformasi Industrial

PM Turnbull menyatakan akan mengajukan RUU (lama) terkait Komisi Bangunan dan Konstruksi, menyusul hasil penyelidikan terkait korupsi di kalangan serikat pekerja.

Pemerintah berada di bawah tekanan untuk mengajukan hubungan industrial yang lebih luas menjelang pemilu nanti. Namun program WorkChoices yang diajukan Koalisi di tahun 2007 menjadi momok karena kegagalan.

Kesehatan 

The Coalition has made a number of attempts to find savings in the health budget. All have faced stern opposition in Parliament.

First was the large-scale cuts to the sector in the 2014 budget. Then, the Government had to scrap its planned GP co-payment.

The next attempt to find much-needed money is to cut back on Medicare incentives to pathology companies — a move Labor has vowed to fight.

The findings from a range of different reviews of the health system are yet to be released, including investigations into private health insurance, the Medicare Benefits Schedule and primary health care delivery.

UU Media 

UU mengenai media massa sudah harus rampung pada paruh pertama tahun ini.

UU yang berlaku saat ini mencakup "Batasan Jangkauan", mengatur setiap stasiun TV tidak boleh melakukan penyiaran ke lebih dari 75 persen wilayah negara, sehingga mencegah terjadinya merger antara stasiun TV di perkotaan dan di pedalaman.

UU lama juga mengenal aturan "Dua dari Tiga", yang artinya di setiap wilayah penyiaran, satu organisasi media tidak boleh mengontrol izin suratbakar, radio, dan TV.

Limbah Nuklir

Isu lainnya adalah mengenai lokasi pembuangan limbah nuklir yang mulai mengemuka sejak 2015, dengan enam kota disebut-sebut sebagai calon tempat pembuangan limbah nuklir level rendah dan menengah.

Menteri Energi Josh Frydenberg ingin merampungkan penunjukkan satu lokasi ini pada akhir tahun depan.

Warga sejumlah kota yang disebut-sebut sebagai calon lokasi telah menyatakan kemarahan mereka.