Australia Batalkan Pendanaan Distribusi Obat di PNG
Australia membatalkan bantuan pendanaan untuk program penyediaan obat-obatan bagi pusat kesehatan di Papua Nugini karena skandal korupsi.
Pemerintah Australia memutuskan membatalkan program pendanaan senilai AUD$38 juta atau senilai Rp 400 miliar untuk penyediaan obat-obatan bagi Pusat Kesehatan Papua Nugini (PNG). Keputusan ini diambil karena Australia khawatir dengan cara Papua Nugini menjalankan kontrak pendanaan itu.
Sebelumnya, lembaga bantuan Australia memilih pihak pensuplai dan penyalur obat-obatan tersebut, namun tahun ini proses itu diambil alih Papua Nugini.
Juni 2013 lalu, pemerintah Papua Nugini mengalihkan kriteria pengawasan mutu dan menyerahkan pelaksana program kepada perusahaan lokal yang terkait dengan pensuplai obat bermutu rendah asal China.
Setelah dialihkan, sejumlah dokter di Papua Nugini mengeluhkan penyaluran obat-obatan yang tidak efektif. Padahal banyak warga PNG yang menderita TB, malaria, pneumonia dan maag yang pengobatannya cukup membebani warga.
Dr. Mola dari Masyarakat Kesehatan PNG mengatakan pendistribusian obat yang berkualitas ini masalah hidup dan mati bagi warga PNG.
"Situasi di PNG tidak seperti di Australia atau negara lain, dimana pasien bisa mendatangi berbagai fasilitas kesehatan atau dokter lain. Tapi di PNG, jika petugas kesehatan tidak menerima obat-obatan yang diperlukan pasien, pasien akan mati,” katanya
“Pusat kesehatan merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan buat masyarakat, tidak ada alternatif lain,” tegasnya.
Keputusan Australia membatalkan pendanaan merupakan pukulan telak bagi kredibilitas pemerintah PNG yang mengklaim pemerintahan dan pelayanan masyarakatnya sudah membaik.
Menteri Kesehatan belum bisa dimintai keterangan oleh ABC terkait isu ini.
Proses tender bermasalah
Tiga tahun lalu, skandal korupsi di instansi kesehatan PNG menyebabkan rumah sakit kehabisan stok obat-obatan. Pemerintah Papua Nugini ketika itu terpaksa meminta bantuan pada Australia untuk membantu pengadaan obat-obatan yang sangat diperlukan pusat pelayanan kesehatan di negaranya.
Selama dua tahun, Asosiasi Apotik Internasional (IDA)memasok alat-alat medis untuk 3 ribu lebih fasilitas kesehatan di seluruh Papua Nugini.
Dr. Glen Mola, bendahara Masyarakat Kesehatan PNG kepada program, Pacific Beat, Radio Australia mengatakan kinerja IDA dalam mensuplai obat-obatan di wilayah pedalaman PNG sangat baik.
"Orang yang dikontrak untuk mendistribusikan obat-obatan tidak akan dibayar sebelum menyerahkan bukti berupa foto digital saat obat-obatan yang dipercayakan kepadanya telah sampai dan diterima tepat waktu oleh fasilitas kesehatan. Dan itu semua harus diverifikasi oleh otoritas setempat,” kata Dr. Mola.
Namun kondisi ini berubah ketika diambil alih pemerintah PNG tahun 2013 lalu.
Pemerintah PNG memenangkan tender dari perusahaan Borneo Pacific yang terkait dengan kelompok perusahaan obat China Utara, meski anggaran yang diajukan lebih mahal AUD$9 juta daripada penawaran lainnya.
Belakangan survey antibiotik tahun 2011 di PNG mendapati 4 contoh obat yang disediakan oleh kelompok perusahaan obat China Utara kualitasnya dibawah standar, dan bahkan salah satunya diduga obat palsu.
DFAT tarik pendanaan
Keprihatinan atas proses tender ini dilaporkan baru-baru ini dan pemerintah Australia akhirnya mengevaluasi program distribusi obat-obatan tersebut.
Meski demikian pemerintah Australia menyatakan pihaknya sepakat untuk tetap mempertahankan pendanaan tersebut.
"Pemerintah Australia tetap berkomitmen untuk mendanai distribusi peralatan medis di PNG,” kata juru bicara DFAT.
“Pendanaan ini ditujukan untuk pembelian perangkat kesehatan oleh pemerintah PNG dari perusahaan obat yang harus memenuhi sejumlah kriteria mutu obat melalui proses tender yang transparan dan berstandar internasional,” katanya lagi.
‘Namun sayang proses tender itu tidak dilakukan sesuai standar yang diatur, karenanya pemerintah Australia tidak akan mendanai distribusi obat-obatan terse but karena dihasilkan dari proses tender yang seperti itu,” tegasnya.
Informasi yang didapatkan ABC menunjukan pemerintah PNG telah membatalkan anggaran pembayaran perangkat obat-obatan kepada Borneo Pacific tahun depan.
Tender pendistribusian perangkat obat baru akan dilakukan awal 2014 nanti dan obat-obatan diharapkan sudah dapat diterima fasilitas kesehatan PNG antara bulan Mei dan Juni 2014.