Australia Bantah Spekulasi Kesepakatan Pemukiman Pengungsi dengan AS Tidak Berlanjut

Pemerintah Australia menghentikan spekulasi bahwa kesepakatan pertukaran pengungsi antara Australia dan Amerika Serikat mungkin tidak akan berlanjut, setelah pejabat imigrasi Amerika Serikat yang mewawancarai para pengungsi di Nauru meninggalkan lokasi itu dua minggu lebih awal dari jadwal.

Tiga orang tahanan mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa petugas kewarganegaraan dan imigrasi AS yang memeriksa para pengungsi di Pulau Nauru telah menghentikan proses wawancara penyelidikan terhadap para pengungsi disana dan telah meninggalkan Nauru.

Keberangkatan mereka terjadi hanya berselang satu hari setelah Pemerintah AS mengumumkan bahwa negaranya telah memenuhi kuota penerimaan pengungsi baru yang telah dikurangi sebanyak 50.000 orang pengungsi untuk tahun fiskal ini, yang berarti tidak ada lagi pengungsi yang akan diterima sampai bulan Oktober kecuali mereka memiliki hubungan keluarga yang tidak bisa diragukan lagi di Amerika.

Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa program pengungsi AS dengan Australia tetap berlanjut dan pejabat USCIS  akan kembali ke Nauru.

“Kami tidak membahas tanggal yang tepat dari rangkaian lanjutan pemrosesan oleh USCIS untuk mengevaluasi aplikasi para pengungsi. Namun, kami merencanakan perjalanan kembali [ke Nauru],” kata USCIS dalam sebuah pernyataan.

“Adalah sebuah hal yang tidak biasa tanggal perjalanan untuk pemrosesan pengungsi yang direncanakan sementara di seluruh dunia untuk berubah karena berbagai faktor.”

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa kesepakatan pemukiman pengungsi dengan AS tersebut tidak diragukan lagi.

“Saya memahami  bahwa masalah ini berjalan seperti yang kita harapkan,” katanya kepada ‘Insiders’.

“Saya tidak ragu bahwa kesepakatan ini berjalan seperti yang dikonfirmasikan oleh otoritas AS yang berwenang pada pagi ini (16/7/2017).”

“Pejabat AS dijadwalkan akan berada di Nauru sampai 26 Juli tapi mereka berangkat pada hari Jumat,” seorang pengungsi menuturkan kepada kantor berita Reuters, yang meminta identitasnya disembunyikan karena dia tidak ingin membahayakan permohonannya untuk dimukimkan kembali di AS.

Opsi cadangan

Juru bicara pertahanan dari Partai Buruh,  Richard Marles sebelumnya mengatakan bahwa dirinya khawatir kesepakatan tersebut bisa saja telah gagal, dan memperingatkan bahwa Pemerintah Koalisi perlu memberikan opsi cadangan untuk memukimkan kembali para pengungsi tersebut.

“Semua opsi yang ada sekarang berada di tangan AS,” katanya kepada ABC News.

“Ini adalah kesepakatan yang sangat penting, karenanya kesepakatan ini perlu berhasil dilaksanakan dan amat baik orang-orang Amerika mengatakan bahwa kesepakatan ini akan berlanjut dan akan terus dihormati.

“Tapi Pemerintah Koalisi telah benar-benar keliru menangani isu mengenai fasilitas ini selama beberapa tahun terakhir dan mereka harus lebih aktif.”

Departemen Imigrasi Australia menolak berkomentar mengenai keberadaan pejabat AS atau masa depan perjanjian pertukaran pengungsi antara Australia dan Amerika Serikat.

Kesepakatan pemukiman kembali dengan AS ini diumumkan oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull tahun lalu, dimana Australia sepakat untuk mempertimbangkan untuk memukimkan pengungsi Amerika Tengah dari sebuah pusat penampungan pengungsi di Kosta Rika sementara AS berjanji untuk mempertimbangkan untuk mengambil pengungsi dari Pulau Manus dan Nauru.

Presiden AS, Donald Trump menggambarkan kesepakatan ini sebagai “kesepakatan bodoh”, dan mengatakan pemerintahannya hanya akan menghormati kesepakatan ini demi menjaga hubungan yang kuat dengan Australia dan kemudian dengan syarat bahwa para pengungsi tersebut memenuhi proses penyelidikan yang ketat.

Kesepakatan pertukaran pengungsi ini dirancang sebagiannya untuk membantu Australia menutup fasilitas pemrosesan pengungsi di Pulau Manus dan Nauru, yang pengoperasiannya menelan biaya sangat mahal dan telah banyak dikritik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan yang lainnya atas perlakuan terhadap tahanan di fasilitas tersebut.

Pemerintah AS mengkonfirmasi pada hari Kamis (13/7/2017)  bahwa batas penerimaan pengungsi sebesar 50.000 orang telah berhasil dipenuhi dengan tahun asupan baru tidak akan dimulai sampai 1 Oktober mendatang.

Pengecualian dapat dilakukan untuk mereka yang memiliki “klaim yang kredibel terhadap hubungan yang tidak terbantahkan dengan seseorang atau entitas di Amerika Serikat”, menyusul terbitnya keputusan dari Mahkamah Agung AS bulan lalu yang menghidupkan kembali elemen larangan bepergian [bagi warga negara dari sejumlah negara ke AS] yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump sementara keputusan itu mempertimbangkan legalitas dari perintah tersebut.

Mengingat perjalanan dengan kapal yang berisiko yang telah dilakukan oleh para pengungsi di Pulau Manus dan Nauru untuk berusaha sampai di daratan Australia, tidak mungkin banyak dari mereka memiliki ikatan keluarga yang kuat dengan Amerika Serikat, kata para ahli.

Penangguhan yang tidak pasti atas kesepakatan tersebut akan memiliki dampak yang signifikan bagi perjanjian Australia untuk menutup pusat penahanan kedua di Pulau Manus Papua Nugini pada tanggal 31 Oktober 2017.

Hanya 70 pengungsi, kurang dari 10 persen dari total tahanan yang ditahan di kamp tersebut yang telah selesai menjalani pemrosesan oleh AS.

ABC/Reuters

Diterjemahkan pada pukul 14:00 WIB, 16/7/2017 oleh Iffah Nur Arifah dan simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.