Membongkar Kiprah Rezim Hun Sen di Australia

Orang-orang dekat rezim Kamboja pimpinan PM Hun Sen memiliki properti jutaan dolar dan portofolio bisnis di Melbourne. Sementara upaya mereka membungkam para penentangnya di sini semakin meningkat.

Kepada ABC, sejumlah tokoh masyarakat Kamboja di Australia mengatakan para penentang PM Hun Sen menerima ancaman pembunuhan dari Partai Rakyat Kamboja (CPP).

“Saya sudah tinggal di sini 22 tahun dan belum pernah melihat aktivitas pada tingkat seperti itu di Melbourne,” ujar Heang Tak, seorang pengacara.

Sumber ABC menyebut ancaman-ancaman tersebut diperkuat oleh kehadiran anggot-anggota senior Partai CPP di Australia.

Kepemilikan properti oleh elit CPP juga dipertanyakan apakah telah mendapatkan pengawasan oleh pihak berwenang Australia terkait pencucian uang.

Pedoman AUSTRAC (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia) menyebutkan mereka yang memiliki hubungan dengan pemerintah asing dan keluarga mereka berpotensi menyalahgunakannya untuk pencucian uang, pelanggaran korupsi dan penyuapan.

Keponakan favorit Hun Sen

ABC membuat gambaran kepemilikan aset anggota-anggota partai CCP di Australia berdasarkan catatan properti dan perusahaan, serta data registrasi perusahaan Kamboja.

Salah satu anggota senior CPP yaitu Dy Vichea, seorang kepala polisi di Kamboja yang mengepalai Departemen Keamanan pada Kementerian Dalam Negeri.

Dy (37), yang menikah dengan Hun Mana, putri PM Hun Sen, diketahui memiliki bisnis di Melbourne sejak 2002.

Dy mendapatkan posisi di pemerintahan awal tahun ini, memberinya kewenangan pengawasan pencucian uang serta memeriksa lawan-lawan politik CPP.

Catatan properti menunjukkan Dy memiliki rumah tujuh kamar di Point Cook di luar kota Melbourne senilai sekitar 1,5 juta dolar.

Pada Mei lalu, perusahaannya menjual sebuah gudang di Dandenong South seharga 5,08 juta dolar.

Dia diketahui membeli lahan untuk membangun gudang itu senilai 1,3 juta dolar pada 2011. Gudang itu menampung usaha sepeda motornya, Atomik.

Atomik kini menyewa gudang lainnya di Dandenong South senilai 122.000 dolar pertahun, namun nilai bisnisnya tidak diketahui.

Seorang analis bisnis otomotif menjelaskan nilai Atomik tidak kurang dari 2 juta dolar jika mempertimbangkan sewa gudang, penjualan gudang sebelumnya, dan kapasitas manufakturnya.

Dy tidak menanggapi permintaan wawancara dari ABC.

Menurut Sensus 2016, lebih 20 persen warga keturunan Kamboja di Australia tinggal di Dandenong, di sebelah tenggara Melbourne.

Daerah itu termasuk Keysborough dan Springvale yang disebut-sebut sebagai jantung partai CPP di Australia.

Di sebelah timur gudang Atomik, terdapat banyak rumah milik anggota keluarga lainnya dari PM Hun Sen.

Thai Jackie Thi Tien menikah dengan Hun To, seorang keponakan PM Hun Sen. Thai terdaftar sebagai pemilik rumah senilai $ 1,3 juta dolar di Berwick.

Thai juga memiliki properti senilai $ 650.000 di dekatnya, yang belum lama ini ditransfer ke saudara perempuannya.

Hun To disebut-sebut sebagai anggota keluarga PM Hun Sen paling ditakuti di Australia. Hal itu dikatakan Heang Tak, politisi lokal di Dandenong dari Partai Buruh.

“Hun To itu keponakan favorit Hun Sen,” kata Heang Tak kepada ABC.

“Dia mendapatkan perlindungan penuh dari pamannya. Itu yang membuat orang takut pada dia,” tambahnya.

Awal tahun ini, Hun To mengatakan dia telah ditanyai polisi terkait ancaman pembunuhan terhadap para penentang PM Hun Sen di Melbourne. Tapi Hun To membantah terlibat.

Hun To tidak memiliki peran resmi dalam CPP. Namun bersama dengan istrinya, dia dipandang sebagai bagian penting dari rezim Hun Sen.

Hun To diketahui secara teratur melakukan perjalanan antara Melbourne dan Kamboja.

Rumah Hun To tampak kosong saat didatangi ABC. Seorang tetangganya mengatakan akan memberitahu Hun To jika ABC ingin mewawancarainya.

Beberapa hari kemudian, Hun To terlihat di sebuah kuil di daerah Springvale.

Pada tahun ini, menantu Hun Sen, Dy Vichea, Hun To dan istrinya Thai Jackie Thi Tien, diperkirakan memiliki aset di Melbourne senilai 10 juta dolar.

“Bukan hasil korupsi”

Meskipun tak memiliki hubungan keluarga dengan PM Hun Sen, Kong Vibol merupakan tokoh CPP paling senior dalam kepemilikan properti di Australia.

Dia kembali ke Kamboja tahun 1993 setelah kuliah di Australia. Dua dekade kemudian, dia dipromosikan mengepalai Departemen Perpajakan Kamboja.

Namun dia tetap mengawasi Australia, khususnya sebidang tanah di wilayah Keysborough.

Kong diketahui memiliki saham dalam badan hukum yang membeli properti senilai 21,4 juta dolar itu pada Maret 2007.

Pengacaranya, Mario Merlo, mengatakan bahwa Kong tak lagi memiliki saham atas tanah tersebut, dan tak mendapat keuntungan dari sahamnya itu.

Namun ABC mendapatkan informasi bahwa Kong mempertahankan hubungan dengan properti lain di Melbourne, serta rumah di Noble Park senilai 600.000 dolar yang ia daftarkan sebagai alamatnya di Australia.

Ibu Kong, saudara dan keponakannya, semuanya tinggal di Australia. Menurut Merlo, properti yang terkait dengan kerabatnya dibeli secara sah. Dalam beberapa kasus, katanya, tidak ada hubungannya dengan Kong.

Merlo menambahkan bahwa Kong memiliki bisnis yang sah dan tidak ada hubungannya dengan CPP atau Kamboja.

“Itu bukan hasil korupsi atau semacamnya,” katanya kepada ABC.

Menurut Merlo, Kong dan warga keturunan Kamboja lainnya yang sukses, biasanya datang ke Australia tanpa apa-apa. Hal itu, katanya, harus dirayakan bukannya dipertanyakan.

“Dia orang pintar yang bekerja keras, memulainya dari nol,” katanya.

“Sebagai teman, saya merasa hal itu menyakitkan baginya. Dan itu dilakukan demi tujuan politik,” kata Merlo lagi.

Kekayaan pribadi dan gaji yang rendah

Anggota senior CPP mampu menumpuk kekayaan pribadi mereka di Australia, meskipun gaji yang mereka terima dari Pemerintah Kamboja sangat kecil, sekitar 1.000 dolar.

Menurut analisis LSM anti korupsi Global Witness, tokoh-tokoh Kamboja yang terkait dengan Australia memiliki kepemilikan jauh lebih besar di Kamboja.

Dy dan istrinya Hun Mana misalnya memiliki kepemilikan senilai 66 juta dolar AS lebih. Hun To dan Thai Jackie Thi Tien diperkirakan memliki 7 juta dolar AS lebih.

Namun, menurut Merlo, terlalu menyederhanakan jika mempertanyakan kekayaan seseorang berdasarkan gaji mereka sebagai pejabat pemerintah.

Kong dan Dy merupakan direktur perusahaan di Australia dan menggunakan alamat tempat tinggal Australia dalam catatan ASIC.

Dy mencatatkan alamat di Point Cook.

Namun, kedua tokoh itu adalah pejabat senior pemerintah Kamboja yang sebagian besar tinggal dan bekerja di Kamboja.

Dy memiliki rekening bank ANZ sejak 2011, dan istrinya Thai dengan bank Westpac sejak 2012.

Transaksi bisnis Kong lebih samar. Tidak jelas apakah dia memiliki rekening di bank Australia.

Menurut UU pencucian uang, Kong, Dy, dan Hun To bersama dengan keluarga mereka seharusnya dikategorikan sebagai orang yang terpapar politik (PEP) ketika berurusan dengan bank Australia.

Baik karena peran mereka dalam CPP, mapun karena hubungan mereka dengan PM Hun Sen.

“Anggota keluarga dan kerabat PEP harus diperlakukan sebagai PEP karena adanya potensi bahwa hubungan itu disalahgunakan,” kata AUSTRAC.

Mereka yang dikategorikan sebagai PEP harus diawasi lebih ketat oleh bank, dan melapor ke AUSTRAC jika ada kecurigaan lebih lanjut tentang legitimasi keuangan mereka.

Hal itu kemudian dapat mengarah pada penyelidikan agen-agen federal seperti Kepolisian Federal Australia (AFP).

AFP sejauh ini tidak memiliki penyelidikan terkait dengan properti atau kepentingan bisnis tokoh-tokoh CPP di Australia.

Namun pakar masalah pencucian uang Mark Zirnsak mengatakan langkah bank-bank Australia menangani CPP dapat dipertanyakan apakah telah mematuhi peraturan PEP dan apakah transaksinya mendapat clearing dari bank atau AUSTRAC?

Juru bicara AUSTRAC yang dihubungi ABC mengatakan mengetahui adanya tuduhan mengenai kekayaan yang tak dapat dijelaskan, hubungan perusahaan, dan pembelian properti di Australia oleh sejumlah pejabat Kamboja.

Bank Westpac dan ANZ menolak berkomentar.

Kepemilikan properti meningkat sejalan dengan ancaman

Sejumlah warga keturunan Kamboja mengatakan, portofolio properti para elit CPP kian meluas di Australia, bersamaan dengan meningkatnya ancaman terhadap penentang rezim Hun Sen.

Mereka mengatakan adanya sanksi terhadap rezim itu akan membuat para warga ini merasa aman berbicara secara terbuka.

Seorang warga bernama Sameth Sao mengaku mendapat ancama dua tahun lalu dari pendukung CPP. Saat itu, katanya, dia bicara dengan neneknya mengeritik rezim itu saat mereka berbelanja di Springvale.

“Dia bilang kamu brengsek. Kamu harus melarikan diri,” kata Sameth mengenai ancaman yang diterimanya.

Warga lainnya bernama Korb Sao mulai berbicara menentang rezim itu setelah warga desanya di Siem Reap bersengketa soal tanah dengan CPP.

Seperti warga lainnya yang mengeritik rezim Hun Sen di Australia, Korb juga mengaku mendapat peringatan untuk tak kembali ke Kamboja.

“Jika ke Kamboja, saya akan dipenjara atau akan mati. Saya tahu itu,” ujarnya.

Menunggu sikap Australia

Pemerintah Australia didesak untuk menjatuhkan sanksi atas CPP, mengikuti langkah Pemerintah AS.

Pada Juni tahun ini, Pemerintah AS mengeluarkan UU yang bisa mencegah masuknya anggota CCP ke negara itu serta aset-aset mereka di AS dapat disita.

Ed Royce, ketua Komite Urusan Luar Negeri AS, mengatakan sanksi diberikan karena peran anggota CPP dalam pelanggaran HAM.

Pemerintah AS, LSM Global Witness, dan pemuka masyarakat Kamboja di Melbourne berpendapat bahwa sayap politik dan bisnis rezim itu tidaklah terpisahkan.

Pihak Deplu Australia yang berkali-kali dihubungi menolak berkomentar mengenai sanksi.

Monovithya Kem, putri pemimpin oposisi Kamboja Kem Sokha, bertemu mantan Menlu Julie Bishop awal tahun ini. Namun pertemuan itu tak membuahkan hasil dan Menlu Bishop tak memberikan komentar.

Meskipun tidak disebutkan bahwa tokoh CPP terlibat secara pribadi dalam kegiatan partai itu di Australia, namun Global Witness berpendapat adanya sanksi akan melindungi para penentang rezim.

Emma Burnett dari Global Witness mengatakan cara paling efektif melindungi warga Kamboja yaitu “mencegah elit korup Kamboja agar tak mencuri, membelanjakan, atau memupuk keuntungan haram di luar negeri”.

Jika desakan Global Witness, warga, dan anggota DPR Australia Julian Hill, yang dapilnya mencakup wilayah tenggara Melbourne, berhasil diterapkan, maka aturan bank dan PEP dapat dikesampingkan karena investasi di Australia akan dilarang.

Peran Hun Manet

Pengacara keturunan Kamboja, Sawathey Ek, mengatakan anak Hun Sen, Hun Manet, harus jadi salah satu yang pertama terkena sanksi.

Hun Manet bertanggung jawab meningkatkan dukungan partai di kalangan anak muda di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, Eropa, Kanada, dan Selandia Baru.

Hun Manet yang merupakan jenderal bintang empat telah mengunjungi Sydney, Melbourne, Adelaide, dan Brisbane. Dia secara khusus menangani berbagai acara yang dihadiri ratusan pendukung partai.

Menurut politisi AS Ed Royce, Hun Manet harus menjadi target sanksi.

Kepada ABC Royce mengatakan Hun Manet terlibat dalam program yang sama di AS seperti yang dilakukan di Australia.

Di AS, katanya, fokusnya di wilayah Long Beach California, yang seperti Melbourne, memiliki komunitas Kamboja yang besar.

Pada Juni lalu, anggota DPR Australia Mark Butler mengatakan warga di dapilnya percaya Asosiasi Budaya Kamboja setempat merupakan front untuk CPP.

Dia mengatakan, ketika Hun Manet mengunjungi Adelaide, dia dijamu oleh keluarga Hun Sen yang tinggal di utara kota itu.

“Komunitas Kamboja di Adelaide menyampaikan ketakutan akan adanya infiltrasi orang CPP dan sekutu Hun Sen di Australia,” katanya.

“Warga Australia harus merasa aman, bebas dari intimidasi, bukannya hidup di tekanan seorang diktator,” ujar Butler.

Pada Juli lalu, Skema Transparansi Pengaruh Asing lolos di Parlemen sebagai tanggapan atas kekhawatiran campur tangan China dalam politik Australia.

Berdasarkan UU ini, setiap orang atau entitas yang melakukan kegiatan atas nama kepentingan asing dengan tujuan mempengaruhi politik atau pemerintah, harus mendaftarkan diri.

AFP diberi kewenangan menyelidiki pelanggaran UU ini terkait tindakan rahasia, penipuan, atau pengancaman oleh aktor asing.

Juru bicara Jaksa Agung Australia yang dihubungi tak mau berkomentar ketika ditanya apakah CPP dan organisasi pemudanya akan diminta mendaftarkan diri.

Pemerintah Kamboja telah dihubungi untuk menanggapi masalah sanksi dan Hun Manet. Namun ABC belum mendapatkan jawaban.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia.