Tentara Australia Akan Dilibatkan Tangani Terorisme Domestik

Pasukan Khusus Australia akan memberikan pelatihan kepada polisi dari negara bagian dan teritori untuk meningkatkan kemampuan militer mereka dalam menangani terorisme domestik.

Hal ini terungkap dalam rencana perubahan UU yang diumumkan Pemerintahan PM Malcolm Turnbull, Senin (17/7/2017). Perubahan ini mencakup perluasan peran Angkatan Bersenjata Australia (ADF) dalam membantu polisi menangani ancaman, termasuk mempermudah pengerahkan pasukan melalui kewenangan yang disebut “call out power”.

Menteri Kehakiman Michael Keenan mengatakan perubahan peran ADF dalam penanganan kontra-terorisme sejak tahun 2005 ini bertujuan untuk membantu menjaga keamanan Australia.

“Hal utama yang kami butuhkan adalah pengaturan yang fleksibel. Kini ancaman berubah sangat signifikan,” kata Menteri Keenan.

“Pada tahun 2005 kita tidak pernah membayangkan Australia berada di bawah ancaman terorisme seperti saat ini,” jelasnya.

“Kita perlu memastikan bahwa kewenangan ‘call out’ sesuai untuk situasi saat ini,” tambahnya.

Pemerintah mengatakan usulan perubahan Undang-Undang Pertahanan akan menghapus ketentuan yang saat ini membatasi negara bagian dan teritori dalam meminta dukungan ADF dan keterampilan militer spesialis sebelum kemampuan atau kapasitas mereka terlampaui.

Seorang pejabat militer senior kepada ABC mengatakan laporan mengenai penyanderaan Kafe Lindt 2014 menyebutkan kewenangan “call out” militer jelas tidak perlu digunakan dalam insiden tersebut. Namun dia mengakui rencana perubahan ini akan mempermudah pengerahan pasukan militer.

Memimpin

Departemen Pertahanan juga akan menawarkan pelatihan dari Pasukan Khusus untuk “tim penegak hukum terpilih” dari negara bagian dan teritori, serta penempatan petugas dalam badan penegak hukum untuk memberi bantuan

sebagai penghubung.

Menteri Keenan menekankan bahwa otoritas penegak hukum tetap memegang tanggung jawab memimpin penanganan serangan terorisme domestik.

Dia mengatakan Pemerintah Federal akan memberikan keputusan akhir untuk memanggil Angkatan Bersenjata, hanya setelah diminta oleh negara bagian atau teritori.

“Penting untuk dipahami bahwa respon kontra-terorisme dalam negeri tetap menjadi tanggung jawab kepolisian kita,” katanya.

“Kita tidak bisa selalu mengetahui bentuk serangan teroris yang mungkin terjadi di Australia. Tapi akan ada keadaan tertentu dimana ADF mungkin berguna,” jelasnya.

“Jika demikian, saya pikir orang Australia akan memahami bahwa kita memerlukan pengaturan yang memungkinkan hal tersebut,” tambahnya.

Menteri Keenam mengatakan ingin bekerja sama dengan polisi “sehingga aset apapun yang dimiliki Persemakmuran termasuk ADF akan dipergunakan”.

“Situasinya terbatas dimana kemampuan militer khusus yang kita miliki akan dibutuhkan,” katanya.

ABC mengkonfirmasi bahwa Pemerintah minggu ini merilis temuan review menyeluruh terhadap komunitas intelijen Australia dimana PM Turnbull mempertimbangkan apakah akan membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri yang baru, seperti yang dimiliki Inggris.

Diterbitkan Senin 17 Juli 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News.