Filosofi “Manunggaling Kawulo Gusti” Dibedah di Sydney

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengkubuwono X, baru saja berkunjung ke Sydney. Ia membicarakan filosofi Jawa di depan masyarakat dan diaspora Indonesia di sana. Agung Wasono, mahasiswa Indonesia di Sydney, menjadi salah satu peserta diskusi tersebut. Ia membagi ceritanya kepada Australia Plus.

Akhir pekan lalu, tepatnya pada tanggal 3 September 2016, saya berkesempatan untuk menghadiri diskusi yang dilaksanakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sydney di Wisma Indonesia, Rose Bay, New South Wales (NSW), Australia.

Saya berada di antara puluhan undangan, diaspora dan pelajar Indonesia di NSW yang menyimak diskusi yang menghadirkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, sebagai pembicara.

Diskusi ini bertemakan ‘Manunggaling Kawulo Gusti: Pilar Utama Demokrasi Budaya, Keadilan Sosial, dan Toleransi Masyarakat Yogyakarta’.

Apa itu ‘Manunggaling Kawulo Gusti’?.

Menurut Sri Sultan, filosofi Jawa ini berarti bersatunya raja (pemimpin) dengan rakyatnya. Sultan berpendapat, filosofi yang dianut oleh Kasultanan dan masyarakat Yogyakarta itu adalah filosofi yang mempercayai bahwa hubungan pemimpin dengan rakyatnya adalah hubungan yang simetris. Raja atau pemimpin membutuhkan rakyatnya, demikian pula rakyat membutuhkan raja sebagai tempat pengayoman. Saya mencatat, dalam hubungan yang simetris ini, musyawarah publik menjadi pusat legitimasi hukum yang sah.

Lalu apa arti filososi itu dalam bahasa modern?.

Sultan menuturkan, filosofi “Manunggaling Kawulo Gusti” dalam bahasa modern sering disebut sebagai sistem demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya musyawarah  publik, berbeda dengan demokrasi liberal yang selalu berpatokan pada suara terbanyak. Sistem demokrasi liberal ala Barat itu acapkali koruptif dan menjadikan materi menjadi tujuan karena tidak diimbangi dengan kebijaksanaan.

“Dalam contoh Yogyakarta, kita telah membuktikan bahwa sistem demokrasi deliberatif lebih efektif untuk diterapkan dalam menjalankan pemerintahan”, kata Sultan Hamengkubuwono X.

Yogyakarta, dengan status keistimewaannya, diakui oleh Sultan memang mendapatkan beberapa perlakuan yang berbeda dengan daerah lainnya. Misal dalam hal pengelolaan dan implementasi Dana Keistimewaan tidak harus berkoordinasi dengan semua kementerian teknis, tapi cukup dengan beberapa kementerian saja seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. 

“Dengan ini, efisiensi dan efektivitas bisa kita capai karena kita bisa memotong rantai birokrasi yang sangat panjang,” ujar  Sultan dalam ingatan saya.

Hari itu saya mencatat, Sultan sempat menyampaikan saran ke Pemerintah Pusat agar urusan kebudayaan bisa diserahkan saja ke daerah dan tidak lagi menjadi urusan pemerintah pusat. “Urusan kebudayaan sebenarnya yang lebih memahami kebutuhan adalah pemerintah daerah, sehingga lebih baik diserahkan ke pemerintah daerah,” kata Sultan.

Ketika disinggung mengenai potensi konflik horisontal dan kekerasan yang terjadi di Yogyakarta, Sultan menjelaskan bahwa saat ini Yogyakarta sudah menjadi daerah yang heterogen dan masyarakatnya sangat beragam. Keberagaman ini bisa menjadi modal sosial, tetapi juga bisa menjadi konflik sosial jika kita gagal dalam mengelola keberagaman ini.

Sultan mengaku bahwa Pemerintah Provinsi sudah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir konflik dan kekerasan di Yogyakarta. Sultan juga sangat khawatir jika ada pendatang baik dari luar jogja maupun luar negeri yang menjadi korban kekerasan di Jogja, utamanya kaum perempuan.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Provinsi adalah dengan memperketat perijinan atau pembebasan lahan untuk pendirian asrama mahasiswa berbasis etnis atau kedaerahan. Hal ini didasari bahwa ada kecenderungan setiap provinsi dan kabupaten/kota berkeinginan mendirikan asrama mahasiswa di Yogyakarta.

“Jika tidak dikendalikan maka akan ada lebih dari 500 asrama mahasiswa berbasis etnis/kedaerahan dan ini bisa menjadi potensi gesekan/konflik” sebutnya saat itu.

Yayan G.H. Mulyana, Konsul Jenderal RI di Sydney –yang juga berperan sebagai moderator diskusi, mengamini pernyataan Sultan dan membandingkan dengan apa yang saat ini terjadi di Australia. Australia adalah negara yang terus bertransformasi dan saat ini menjadi negara yang sangat multikultur.

Pemerintah Australia memahami benar adanya potensi gesekan antar kultur jika perbedaan tidak bisa dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Australia menaruh perhatian yang besar pada upaya-upaya meminimalisir tindakan kekerasan dan  rasisme di Australia.

“Perbedaan harus menjadi modal sosial, dan bukan sebaliknya menjadi konflik sosial” kata Yayan Mulyana.

Saya harus mengakui, antusiasme masyarakat dan pelajar di New South Wales untuk bertemu Sri Sultan sangat tinggi. Dan bagi saya, apa yang disampaikan Sri Sultan tentang demokrasi deliberatif  yang ada di Yogyakarta memang terbukti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Jika kita melihat pada nilai Indek Demokrasi Indonesia (IDI), Indonesia Governance Index (IGI), dan Human Development Index (HDI), Yogyakarta selalu berada pada salah satu rangking tertinggi. Padahal, kekuatan ekonomi Yogyakarta kalau dihitung dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) hanya 17 juta/kapita/tahun sementara Jakarta sebagai perbandingan, mencapai 125 juta/kapita/tahun.

*Agung Wasono Achmad adalah mahasiswa pasca sarjana jurusan international development pada University of New South Wales (UNSW).