Oposisi Australia ingin borong kapal pencari suaka

Pemimpin Oposisi Tony Abbott mengumumkan kebijakan baru Koalisi itu di Darwin Jumat (23/8), bersama dengan rencana untuk menugaskan lebih banyak polisi Australia dan meningkatkan pendanaan operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan Indonesia.

 

Jurubicara oposisi bidang immigrasi, Scott Morrison, mengatakan kepada ABC, kebijakan itu mencerminkan fokus pada upaya penangkalan.

 

"Itu meliputi semua, mulai dari meningkatkan besar-besaran keterlibatan Australia dalam operasi gabungan dengan POLRI. Juga meliputi program pendekatan komunitas, menawarkan uang hadiah, mengunjungi desa-desa, dan membeli kapal kalau bisa," katanya.

 

Ditambahkan, pihaknya juga akan mempromosikan kesadaran bahwa penyelundupan manusia adalah kegiatan kriminal dan tidak sepatutnya didukung dan dianjurkan. "Ini seperti yang dilakukan menyangkut kontra terorisme setelah peristiwa Bom Bali," katanya.

 

Sementara itu, Bill Shorten dari Partai Buruh mengolok-olok skema itu. "Nantinya Jenderal bintang tiga Australia akan menulis cheque untuk setiap perahu reyot di Asia Tenggara," katanya. "Kita semua tahu kesepakatan regional pemukiman pencari suaka mulai terlihat dampaknya pada penyelundup manusia. Oposisi semakin kehabisan akal."

 

Ia menambahkan, "Tunggu sampai kabar ini sampai di Asia Tenggara. Bahwa kalau punya kapal reyot yang tidak aman, uang rakyat Australia akan membelinya.Entah siapa yang punya ide itu, tapi saya yakin Partai Liberal mestinya menempatkan orang tersebut dalam program perlindungan saksi."

 

Perdana Menteri Kevin Rudd juga berkomentar, rencana Abbott itu sama tidak bertanggungjawab seperti rencana skema cuti melahirkan dibayar penuh yang bisa membayar sampai $75-ribu kepada seorang ibu yang bergaji tinggi.

 

Sementara itu, Scott Morrison mengatakan, kompenen signifikan dari rencana kebijakan mereka adalah meningkatkan kemampuan SAR Indonesia, khususnya di pantai selatan Jawa. "Bukan cuma membangun kemampuan melakukan respon di zona SAR Indonesia, bukan cuma kapal-kapalnya, melainkan pemeliharaan dan dukungan untuk menjalankan operasi tersebut," kata Morrisson.

 

Juga katanya itu meliputi peningkatan pengawasan udara Australia untuk mendeteksi kapal, dan menggunakan informasinya untuk memastikan lebih siap dan sigapnya operasi penyelamatan.

 

Menurut Morrisson, semua aspek dari kebijakan itu akan dilakukan dengan bekerjasama dengan pejabat-pejabat setempat. "Kita perlu secara signifikan melakukan kerjasama di kawasan, bukan cuma di Indonesia melainkan juga di Malaysia dan Sri Lanka," katanya.