Papua Nugini Larang Warga Australia Datang ke Pulau Bougainville
Papua Nugini telah melarang warga Australia untuk datang ke Daerah Otonomi Bougainville, menyusul rencana pembukaan misi diplomatik baru di pulau itu yang diumumkan oleh Pemerintah Australia.
Bougainville adalah bagian otonom dari Papua Nugini, tetapi wilayah ini akan mengadakan referendum dalam lima tahun ke depan, untuk mempertimbangkan kemerdekaan.
Pemilu di seluruh pulau, saat ini, sedang berlangsung, untuk memilih pemerintahan yang akan menegosiasikan tanggal dan kata-kata dari pertanyaan referendum.
Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato, mengumumkan larangan kunjungan setelah Australia mengumumkan rencananya untuk membuka misi baru di Pulau Bougainville. (Foto: United Nations)
Pengumuman rencana pos diplomatik baru Australia membuat marah pemerintah Papua Nugini, dengan Menteri Luar Negeri Rimbink Pato menyebut, langkah Australia itu "keterlaluan" dan "jahat".
Tanggapan diplomatik-pun dilayangkan dengan cepat.
"Saya telah menginstruksikan Kepala Imigrasi untuk segera mengenakan larangan dan memberitahu semua Misi dan Pos Papua Nugini di Luar Negeri serta dan maskapai domestik tentang larangan ini," ujar Menteri Rimbink dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan hari ini (18/5).
Ia menambahkan, "Semua pejabat diplomatik dan asing yang ingin mengunjungi Bougainville harus mencari izin dari Departemen Luar Negeri sebelum melakukan perjalanan.”
Larangan ini akan berlaku bagi visa turis, bisnis dan visa jangka pendek lainnya, tetapi tak berlaku pada visa kerja dan pemegang visa permanen.
Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, mengatakan, ia "terkejut" mengetahui rencana Australia untuk membuka misi diplomatik baru.
Namun, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, membantah adanya kegagalan konsultasi, mengatakan masalah ini telah dibahas dengan Papua Nugini tahun lalu, dan secara resmi mengkomunikasikannya sebelum pekan anggaran lalu.
Misi baru di ibukota Bougainville, yakni Buka, adalah salah satu dari lima pos baru yang diumumkan dalam anggaran, termasuk pos Doha di Qatar, Makassar di Indonesia, Ulaanbaatar di Mongolia dan Phuket di Thailand.
Papua Nugini memiliki konsulat di Sydney, Brisbane dan Cairns.