Australia Bentuk Satgas Skandal Eksploitasi Pekerja Asing di Perkebunan

18 May 2015

Uncategorized

Pemerintah Australia memutuskan akan membentuk satuan tuga baru yang akan menyelidiki skandal penipuan visa, menyusul pengakuan perusahaan grosir terkenal di Australia Woolworths kalau lembaganya bertanggung jawab secara moral terhadap nasib para buruh pertanian asing yang dibayar dibawah upah minimum.

Pemerintah Federal telah memastikan akan membentuk Satgas yang akan menargetkan semua bentuk penipuan visa, menyusul terkuaknya kasus banyaknya pekerja asing yang dieksploitasi oleh oknum kontraktor tak bermoral.

Keputusan ini diambil setelah sebelumnya eksekutif Woolworths pagi ini mengaku dalam penyelidikan senat kalau mereka meyakini kalau mereka bertanggung jawab secara moral bukan legal atas kasus pekerja asing di pertanian yang dibayar murah tersebut.

Pada Awal bulan ini, program Four Corners ABC mengungkapkan sejumlah kontraktor telah memanfaatkan orang asing muda yang rentan dan mempekerjakan mereka layaknya budak dengan jam kerja brutal, kondisi hidup yang merendahkan dan upah yang sangat rendah.

Seorang juru bicara Asisten Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan, Michaelia Cash hari mengatakan pemerintah akan membentuk satgas yang terdiri dari berbagai lembaga untuk "membasmi" Praktek Ilegal ini.

"Kami akan bekerja dengan Ombudsman Ketenagakerjaan dan lembaga pemerintah lainnya untuk menggabungkan mereka dalam satuan tugas khusus untuk memastikan semua masalah terkait penipuan visa dan kondisi pekerja serta aturan dan persyaratan dalam kasus ini diinvestigasi secara mendetail," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Pesan kami sangat tegas, menyewa pekerja ilegal, pelaku bisnis memperbesar resiko mereka daripada laba yang mereka dapatkan.

"Mereka mempertaruhkan mata pencaharian mereka dan berjudi dengan kemungkinan terjerat tuduhan kejahatan,"

Anggota parlemen dari partai Nasional, Keith Pitt menyambut baik pengumuman pembentukan satgas ini, menurutnya dia banyak sekali menerima keluhan mengenai pekerja yang dibayar dengan upah murah dan dilecehkan secara seksual, pelanggaran visa dan diskriminasi rasial dari pemilihnya di pedalaman.

Pitt mengatakan ketika dia menggelar forum bersama pemilihnya di Brisbane tahun lalu dan mengangkat isu ini bersama dengan senator Barry O'Sullivan.

"Mereka menginginkan tindakan nyata, mereka butuh penegakan hukum yang lebih tegas dan kerjasama yang lebih luas diantara lembaga pemerintah yang relevan di ketiga level pemerintah,' katanya.

Sementara itu Menteri Pembangunan Kawasan Regional Victoria, hari ini mengatakan dalam sidang perkiraan anggaran dirinya sudah mengatakan akan membekukan bantuan pemerintah kepada perusahaan yang terlibat dalam skandal ini,"

Jaala Pulford kepada Komite Akuntan Publik dan Perkiraan ada $1.5 juta dana bantuan yang diberikan kepada petani salad adan sayuran di pertanian Covino pada tahun 2013 lalu.

"Saya tidak akan mencairkan pembayaran kembali kepada Covino Farms hingga saya yakin Covino farmer memenuhi tanggung jawab hukum dan kontrak kerja mereka," kata Pulford.

Sementara itu hari ini, Woolworths yang tersangkut dalam skandal ini mengaku pihaknya tidak tahu ada keharusan hukum untuk memastikan pekerja di pertanian tidak dieksploitasi jadi karena itu mereka mengaku perusahaannya memiliki kewajiban moral untuk itu.

Hingga kini Woolworths belum melakukan pertemuan dengan Serikat Nasional Buruh untuk membicarakan isu ini. Namun pengurus serikat buruh, George Robertson mengatakan penyelidikan terhadap supermarket itu akan bisa mengungkap lebih banyak skandal ini.

"Kami menghendaki setiap hal yang dijual di Woolworths dan Coles dan supermarket lain harus telah dijamin diproduksi secara beretika," katanya.

Menurutnya organisasinya juga mendesak pemerintah federal membuat undang-undang untuk membuat sistem lisensi dan aturan yang lebih ketat untuk perusahaan penyewa jasa buruh.

Saat ini ada lebih dari 180,000 orang yang memperoleh visa liburan sambil bekerja atau visa 417 sepanjang musim anggaran tahun lalu.