ABC

70% Pendapatan Pemerintah Australia dari Pajak Individu dan Perusahaan

Sebesar 70 persen pendapatan pemerintah Australia ternyata bersumber dari pajak individu dan perusahaan. Hal ini dianggap tidak mendorong kerja keras dan investasi serta berpotensi merugikan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Demikian terungkap dalam sebuah dokumen pemerintah yang memaparkan evaluasi menyeluruh atas sistem perpajakan di Australia.

Dokumen ini menyoroti ketergantungan Australia atas pendapatan dari pajak individu dan perusahaan dan bukan dari pajak barang dan jasa (goods and services tax, GST).

Dokumen setebal 200 halaman ini mencontohkan rumitnya sistem GST misalnya dalam memberlakukan pajak untuk penjualan pizza. Disebutkan, pizza yang bentuknya berbeda-beda ternyata dikenakan pajak GST yang berbeda-beda pula.

Menteri Perbendaharaan Negara Joe Hockey menjelaskan, seluruh aspek perpajakan di Australia tidak terlepas dari evaluasi yang kini dilakukan pemerintah.

"Setiap orang Australia harus mendapatkan informasi jelas mengenai persoalan perpajakan kita," katanya.

Juru bicara oposisi urusan perbendaharaaan negara Chris Bowen menegaskan Partai Buruh tidak akan mendukung adanya perubahan apa-apa terhadap pajak GST di Australia saat ini.

"Namun kami akan ambil bagian dalam perdebatan mengenai reformasi perpajakan," katanya kepada ABC.

Dokumen pemerintah itu juga mempertanyakan besaran dan cakupan pajak GST yang berlaku saat ini.

"Pajak barang dan jasa di Australia termasuk yang paling rendah dibandingkan negara maju lainnya," demikian antara lain disebutkan dalam dokumen itu.

Namun demikian, menurut data rata-rata pemerintah Australia mendapatkan 56 miliar dolar (sekitar Rp 560 triliun) dari sektor penerimaan pajak GST ini.

Menurut Menteri Joe Hockey, dokumen ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan Australia telah ketinggalan zaman.

"Persoalan yang kita hadapi saat ini adalah sistem pajak kita, yang didesain tahun 1950an, sulit menyesuaikan diri hingga tahun 2050an mendatang," jelasnya.

Ia memperingatkan jika pengeluaran pemerintah tidak dikurangi ada kemungkinan warga Australia akan mengalami kenaikan pajak.