Pemerintah Federal Australia menyatakan akan segera menandatangani kesepakatan (MOU) yang akan mengizinkan Australia untuk berpartisipasi dalam negosiasi untuk mendirikan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) senilai $100 miliar yang dipimpin China.
Bank yang berbasis di Beijing itu diluncurkan akhir tahun lalu dan didesain untuk membantu membiayai proyek pembangunan seperti pembangunan jalan, jalur kereta api dan membangun pembangkit linstik yang saat ini tengah berkembang pesat di Asia.
Lebih dari 20 negara telah tercatat sebagai anggota pendiri bank ini.
Beberapa bulan terakhir, sejumlah negara Barat termasuk Inggris, Perancis, Jerman, Italia juga telah mengumumkan minat mereka untuk bergabung dengan Bank Infrastruktur Asia.
Australia juga memaksa untuk bergabung, menyusul pengumuman bersama dari Perdana Menteri Toby Abbott, Menlu Julie Bishop dan Menteri Keuangan Joe Hockey yang menyatakan Pemerintah Australia dalam waktu dekat akan menandatangani MOU yang akan membolehkan Australia berpartisipasi sebagai anggota pendiri yang memiliki prospek baik.
"Desain, tata kelola dan transparansi bank ini telah mengalami kemajuan yang sangat baik selama beberapa bulan terakhir, tapi kami masih memiliki sejumlah masalah yang masih perlu dibahas melalui konsultasi yang sedang berlangsung," kata tokoh-tokoh itu dalam pernyataannya.
"Kami memahami ada kebutuhan mendesak untuk investasi infrastruktur di Asia-Pasifik, Australia sendiri telah menjadikan infrastruktur sebagai sektor prioritas selama kepemimpinan kita pada G20 tahun 2014 lalu."
"Karenanya dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga multilateral utama lainnya seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, AIIB memiliki potensi untuk memainkan peran berharga dalam menangani kebutuhan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan potensi manfaat yang menguntungkan bagi Australia."
Masalah-masalah utama itu masih perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum Australia memutuskan untuk bergabung dengan dengan AIIB termasuk menduduki dewan direksi yang memiliki otoritas mengambil keputusan investasi kunci dan bahwa saat ini tidak ada satupun negara yang mengendalikan bank tersebut, demikian pernyataan tersebut menambahkan.
Partai Buruh mendukung langkah itu, tetapi mengingatkan adanya perdebatan dalam kabinet tentang apakah Australia harus menjadi bagian dari pendanaan tersebut, karena ada sejumlah kalangan khawatir mengingat Amerika Serikat sendiri telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan bank itu.
Frontbencher Partai Buruh, Tanya Plibrsek mengatakan ada beberapa suara berbeda di kabinet mengenai keputusan itu dan apalagi Australia seharusnya sudah menandatangani MOU itu beberapa bulan yang lalu.
"Parlemen sudah membahas masalah ini 5 kali selama 7 pekan terakhir dengan pemerintah. Ini merupakan hal yang diluar kebiasaan sehingga pemerintah meminta begitu banyak waktu untuk mempertimbangkan keputusan mengenai Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB),' katanya.
"Sebaliknya pemerintah koalisi justru memilih mengumumkan keputusan itu melalui siaran pers ketika mereka pikir semua orang sedang tersita pikirannta oleh isu pemilihan umum di negara bagian."
Tapi Hockey mengatakan kepada Channel 10 bahwa itu adalah waktu yang tepat bagi Australia untuk menjadi bagian dari bank yang akan memberikan puluhan miliar dolar di wilayah tersebut.
"Kita harus menjadi bagian dari lembaga itu, dan kita telah memahami apa peran yang dilakukan AIIB ," katanya.
"Kita harus membantu AIIB untuk memastikan lembaga itu memiliki kebijakan yang pas yaitu menyediakan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang pada akhirnya nanti akan menguntungkan Australia,"
Lembaga keuangan yang dikenal dengan sebutan Bank China itu dilihat sebagai rival daru bank multilateral lainnya seperti IMF dan World Bank.
Australia dilaporkan siap menginvestasikan lebih dari $3 miliar di AIIB yang bisa mendorong gelombang pembangunan di seluruh kawasan Asia Pasifik.
