Sekolah Agama di Tasmania Dibolehkan Tolak Siswa Beda Agama
Pemerintah Tasmania mengeluarkan kebijakan yang membolehkan sekolah berbasis agama menolak murid yang keluarganya memiliki latar belakang agama atau kepercayaan berbeda dengan sekolah mereka.
Kebijakan itu tertuang dalam perubahan atau amandemen UU Tindakan Anti Diskriminasi yang sudah diajukan Pemerintah Tasmania ke Parlemen.
Amandemen ini akan membebaskan sekolah berbasis agama dari ketentuan sanksi hukum dalam UU tersebut.
Jaksa Agung Vanessa Goodwin mengatakan amandemen ini akan menjadikan sekolah di Tasmania sejalan dengan negara-negara lain.
"Amandemen UU Anti-Diskriminasi ini akan memungkinkan sekolah berbasis agama untuk memilih menerima siswa di sekolah hanya kepada mereka yang memiliki keyakinan agama, afiliasi atau kegiatan yang konsisten/sejalan dengan sekolah," kata Dr Goodwin.
Salah satu sekolah yang mendesak pembebasan ini adalah Sekolah Independen di Tasmania.
Direktur Sekolah Independen , Tony Crehan, mengatakan di bawah UU yang ada saat ini kepala sekolah hanya bisa menolak siswa atas dasar iman mereka jika kelas yang tersedia sudah penuh.
"Sekolah-sekolah independen kebanyakan didirikan dan dibangun dengan biaya dari sekolah masyarakat dan sering kali mereka itu adalah masyarakat berbasis gereja," katanya.
"Mereka membangun sekolah itu dengan tujuan menjadi institusi yang mengajarkan ajaran agama Kristen, itulah alasan mengapa mereka harus diizinkan untuk memiliki pengecualian untuk aturan anti-diskriminasi."
Meski demikian sejumlah kalangan mengecam amandemen tersebut. Kelompok LGBT Tasmania menyebut perubahan ini sebagai "Piagam fanatik' yang akan memberikan sekolah hak khusus mereka.
Juru bicara kelompok tersebut, Rodney Croome mengatakan proposal itu akan mendorong diskriminasi terhadap mahasiswa gay, lesbian, biseksual dan transgender serta anak-anak dari pasangan sesama jenis.
"Ini adalah piagam fanatik karena akan memberikan kepala sekolah berbasis agama kebebasan untuk melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa gay dan transgender dan anak-anak pasangan sesama jenis dengan kedok agama sekolah mereka," kata Croome.
Crehan menolak tudingan kalau pembebasan ini akan disalahgunakan untuk mengecualikan anak berdasarkan seksualitas.
"Saya kira tidak akan ada penolakan pelajar besar-besaran dan tentu saja amandeman ini tidak akan mendorong sikap kefanatikan,' katanya.
"Ini atas dasar agama, bukan seks atau preferensi seksual."