Isu Myanmar Jadi Agenda Pertemuan Para Menlu ASEAN dan Australia di Jakarta

Isu Myanmar akan menjadi agenda utama dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Australia Senator Penny Wong dengan mitranya dari ASEAN di Jakarta. 

Sejak junta militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada Februari 2021, negara itu dikucilkan dari forum ASEAN, meski berbagai upaya telah dilakukan untuk merangkulnya kembali.

Pemerintahan sementara di Thailand, misalnya, menginisiasi perundingan dengan junta Myanmar di Pattaya pada Juni lalu, namun negara utama seperti Indonesia dan Malaysia menolak dan hanya Kamboja yang menyatakan kesiapannya hadir.

Indonesia telah mendorong penyelesaian isu Myanmar yang melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari junta militer, politisi, dan aktivis sipil untuk duduk bersama mencari solusi.

Namun, Myanmar sejauh ini belum menunjukkan kemajuan berarti dalam upayanya untuk mengembalikan proses demokrasi ke tangan sipil.

Menlu Penny Wong mengatakan, ASEAN yang kuat sangat diperlukan bagi stabilitas kawasan sehingga Australia akan terus bekerja dengan ASEAN untuk mewujudkan hal itu.

Image: Junta militer Myanmar mengambilalih kekuasaan pada awal Februari 2021, menyebabkan negara ini dikucilkan dari berbagai forum ASEAN. AP

"Australia memandang ASEAN sebagai pusat kawasan yang stabil, damai, dan makmur. Australia memiliki hubungan keluarga yang mendalam, pendidikan, pariwisata, dan bisnis dengan negara-negara Asia Tenggara, dan masa depan kami erat kaitannya dengan masa depan kawasan yang kita huni bersama," papar Menlu Penny Wong.

Isu Perang Ukraina dan Laut China Selatan

Selain bertemu dengan para Menlu ASEAN, Menlu Penny Wong juga akan berbicara dengan mitranya, Menlu AS, China, Rusia, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru dalam forum East Asia Summit.

Isu Perang Ukraina akan menjadi agenda utama meskipun para pihak diperkirakan akan bertahan pada sikapnya masing-masing sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam berbagai forum penting lainnya.

Australia, AS dan negara-negara sekutu Barat dengan tegas meminta Rusia untuk menarik seluruh pasukannya dari wilayah Ukraina, sementara Rusia dan sekutunya menuding negara-negara sekutu Barat yang mengancam eksistensi Rusia dan memulai perang di Ukraina.

Dalam forum yang sama, laporan ABC News menyebutkan, Filipina sebagai salah satu negara utama ASEAN akan mendorong agenda sengketa Laut China Selatan di tengah apa yang mereka sebut langkah China yang "membanjiri" kawasan pulau yang dipersengketakan.

Filipina dan Australia sebelumnya telah membahas upaya patroli bersama di Laut China Selatan, ketika Menteri Pertahanan Australia Richard Marles bertemu mitranya dari Filipina Carlito Galvez di Manila.

Image: Filipina menuduh China telah "membanjiri" kawasan pulau yang dipersengketakan dengan cara mengirim kapal perang dan milisi nelayan dalam beberapa waktu terakhir. 

"Kami membahas tentang kemungkinan patroli bersama dan akan melanjutkan upaya ini agar segera membuahkan hasil," kata Menhan Marles pada Februari lalu.

"Sebagai negara yang berkomitmen pada tatanan berbasis hukum internasional, wajar jika kita harus memikirkan cara-cara di mana kita dapat bekerja sama dalam hal ini," ujarnya.

Dengan sejumlah klaim yang tumpang tindih, Filipina terus meningkatkan upaya melawan apa yang digambarkannya sebagai "aktivitas agresif" China di Laut China Selatan, yang juga menjadi titik awal ketegangan China dan AS seputar operasi maritim di jalur laut yang padat tersebut.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim untuk ABC Indonesia.