Presiden Jokowi Pulang dari Australia Membawa Dukungan untuk IKN, Namun Bukan Investasi
Di atas panggung dalam sebuah ruangan penuh investor global di Singapura, Presiden Indonesia Joko Widodo memamerkan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dibangun dengan anggaran Rp466 triliun.
"Saya sarankan Anda untuk tidak menunggu terlalu lama," ucap Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Ecosperity Week 2023 yang digelar di Sands Expo and Convention Center, Singapura, pada Rabu, 7 Juni 2023.
"Ini adalah kesempatan emas yang sangat menarik di Indonesia dan Anda bisa menjadi bagian di dalamnya."
Nusantara, proyek andalan Jokowi, digambarkan sebagai kota hijau dan cerdas yang membentang hampir 260.000 hektar untuk menggantikan ibu kota Jakarta yang diproyeksikan akan tenggelam.
Pemerintah Indonesia akan menanggung 20 persen dari total biaya proyek yang sudah dibangun di provinsi Kalimantan Timur tersebut dan meminta para investor swasta untuk membayar sisanya.
Tetapi rencana tersebut nampaknya sulit dijual kepada investor, dengan belum adanya kesepakatan investasi yang ditandatangani.
Sejauh ini, Indonesia dilaporkan telah mendekati beberapa negara untuk pembangunan IKN, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea Selatan, Iran, Kanada, Jerman, dan Singapura.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menawarkan "teknisi ahli" dari negaranya untuk membantu merencanakan "kota yang bersih, hijau, dan berteknologi tinggi" sebagai bagian dari komitmen A$5 juta ketika dia bertemu dengan Jokowi di Jawa Barat pada Juni 2022.
Albanese menambah dukungan untuk IKN
Dalam kunjungan Jokowi ke Sydney kemarin (04/07), PM Albanese mengumumkan paket dukungan lebih lanjut bagi Indonesia untuk mengembangkan ibu kota barunya.
Salah satunya adalah beasiswa bagi warga Indonesia untuk mempelajari perencanaan kota berkelanjutan dan administrasi pemerintah daerah di Australia.
Albanese juga mengungkapkan kerja sama yang semakin banyak antara kedua negara untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang membangun ibu kota baru.
ABC memahami bahwa paket tersebut akan diresmikan melalui nota kesepahaman dalam beberapa bulan mendatang.
PM Albanese juga menyambut baik rencana Central Queensland University untuk mendirikan kampus di ibu kota baru setelah Nusantara selesai dibangun.
Dalam pernyataan bersama dengan Albanese pada hari Selasa, Jokowi menguraikan beberapa prioritas utama Indonesia yang ingin dia kerjakan dengan Australia, dan secara khusus menyebut "pembangunan ibu kota Nusantara."
"Indonesia mendorong entitas swasta Australia dan otoritas ibu kota negara Australia untuk bekerja sama dengan ibu kota Nusantara," ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Kurangnya antusiasme investasi membuat para ahli mempertanyakan apakah proyek tersebut bisa berjalan sampai selesai, atau dibiarkan terbengkalai oleh presiden Indonesia yang baru tahun depan.
'Tingkat risiko kegagalan yang tinggi'
Pada bulan Maret, pemerintah Indonesia mengungkapkan serangkaian insentif baru untuk mencoba memikat investor dalam proyek tersebut.
Insentif tersebut antara lain penghapusan pajak perusahaan untuk perusahaan di beberapa sektor yang berinvestasi setidaknya 10 miliar rupiah selama 10 sampai 30 tahun.
Selain itu, ada juga potongan pajak bagi perusahaan asing yang memindahkan kantor pusatnya ke Nusantara, dan juga kepada perusahaan keuangan yang didirikan di zona khusus.
Pemerintah juga mengatakan akan memberikan hak atas tanah selama 95 tahun, dapat diperpanjang dengan periode yang sama – jauh lebih lama daripada di tempat lain di Indonesia.
Terlepas dari insentif ini, masih belum ada investasi yang pasti di ibu kota baru, menurut Sulfikar Amir, profesor dari Nanyang Technological University di Singapura.
"Ini membangun kota in the middle of nowhere [antah-berantah], di tengah hutan, yang benar-benar baru. Saya sebenarnya sangat skeptis," kata Sulfikar.
"Pemerintah Indonesia tidak punya pengalaman membangun kota dari nol di tanah kosong. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa tinggi tingkat risiko kegagalannya."
Tahun lalu, investor besar Jepang, Softbank menarik diri dari komitmen investasi untuk proyek tersebut, sehingga memaksa Indonesia untuk mencari dukungan finansial dari negara lain.
Dr Sulfikar yang terus mengikuti perkembangan proyek IKN mengatakan ada beberapa alasan investor ragu, termasuk kurangnya kejelasan tentang bagaimana proyek tersebut akan menguntungkan mereka.
"Investasi itu akan sangat menarik ketika sudah jelas profit-nya datang dari mana dan seberapa besar," katanya.
Ia juga menceritakan curhatan investor di Singapura yang mengkhawatirkan komitmen pemerintah yang tidak cukup besar.
"
"Buat mereka ini risiko terlalu tinggi, mereka harus menanggung 80 persen sementara kok pemerintah cuma 20 persen? Jadi buat mereka risikonya tidak fair (adil)," katanya.
"
"Mestinya minimal 50-50."
"Dan ini logika investor yang sangat lumrah sih, mereka enggak mau investasi di suatu proyek yang tingkat ketidakpastiannya tinggi, sementara mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada pihak yang punya kepentingan."
Hampir 100 investor Singapura mengunjungi lokasi ibu kota Nusantara tak lama setelah Jokowi mencabut larangan Indonesia selama 20 tahun untuk mengekspor pasir laut, yang dapat membantu proyek perluasan lahan di Singapura.
Sekitar seminggu setelah kunjungan tersebut, dua investor Singapura di bidang energi terbarukan dan pengelolaan limbah menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) dengan otoritas proyek.
Namun, Dr Sulfikar mengatakan perjanjian tersebut tidak menjamin investasi yang sebenarnya.
"
"Tidak ada artinya sampai ada uangnya," katanya.
"
"Jadi sampai sekarang belum ada sebenarnya investasi yang masuk IKN secara resmi dan pasti. Jadi mereka baru datang dan melihat-lihat."
Kekhawatiran proyek mandek setelah masa kepresidenan Jokowi berakhir
Investor juga khawatir proyek ambisius itu akan mandek setelah masa jabatan terakhir Jokowi sebagai presiden berakhir pada 2024.
Jokowi berusaha menghilangkan kekhawatiran tersebut ketika dia berbicara secara terbuka di acara Singapura pada bulan Juni.
"Siapa pun yang memimpin Indonesia akan fokus untuk menjadikan negara yang megah ini sebagai powerhouse dan raksasa Asia," ujarnya.
Bambang Susantono, Kepala Otoritas Ibu Kota Baru, juga menepis kekhawatiran investor.
Ketika ditanya apakah ibu kota akan berlanjut di bawah pemimpin baru, Bambang mengatakan kepada wartawan baru-baru ini: "Jawaban saya adalah ya, tentu saja."
Australia bukan investor besar di Indonesia
Tim Harcourt, profesor industri dan kepala ekonom di University of Technology Sydney, mengatakan Nusantara adalah "investasi strategis untuk Indonesia tetapi tidak menarik secara finansial untuk yang lainnya."
"
"Menurut saya Nusantara itu penting tapi tidak akan menjadi prioritas utama bagi Australia, padahal tentu saja penting bagi Indonesia," katanya.
"
Dr Harcourt mengatakan Australia secara tradisional bukan investor besar di Indonesia.
"Kita bermain di bidang ekspor-impor dan joint venture," katanya.
"Australia dan Indonesia sangat bagus dalam kerja sama perdagangan, tetapi investasi kebanyakan dilakukan pemain saham besar seperti Bluescope, Orica, ANZ."
Dr Harcourt mengatakan saat ini, Australia lebih fokus pada proyek energi bersihnya sendiri, bukan di luar negeri.
"Saya pikir sebagian besar proyek hijau Australia adalah mineral kritis, hidrogen hijau, dan beberapa bangunan hijau di Australia," katanya.
Jennifer Mathews, presiden nasional Dewan Bisnis Australia Indonesia (AIBC), mengatakan proyek tersebut menghadirkan "peluang yang sangat besar" bagi bisnis Australia.
"Saya pikir kami dapat menawarkan beberapa wawasan yang sangat menarik tentang desain dan perencanaan kota yang baik untuk memungkinkan pembangunan berkelanjutan dan hijau semacam itu," katanya.
Skenario terburuk
Dr Sulfikar mengatakan bila tidak mendapatkan investor, IKN dalam skenario terburuknya bisa menjadi "kota mangkrak."
"Ujung-ujungnya nanti seluruh anggarannya akan menggunakan APBN, tapi belum ada jaminan kalau kotanya selesai menjadi sebuah kota," katanya.
Kemungkinan lainnya adalah kotanya selesai dibangun, namun tidak dengan "kualitas ibu kota yang diimpikan", atau medioker seperti di Brasil.
Menurut Dr Sulfikar muncul juga kemungkinan IKN "bisa berfungsi sebagai ibu kota namun tanpa wibawa."
"Ada yang lebih parah lagi, dia sudah menjadi kota tetapi tidak bisa berfungsi sebagai ibu kota, di Naypyidaw Myanmar, jadinya kota hantu saja," katanya.
"Enggak ada orang yang tinggal di situ, jadi kalau misalnya ada acara-acara pemerintah saja, misalnya rapat … baru orang-orang datang ke situ."
Simak berita ini dalam bahasa Inggris