‘Tak Ada Pilihan’: Pengakuan Pekerja Migran di Australia yang Dibayar Murah
Sajad Sanouli tiba di Australia sekitar sepuluh tahun lalu dengan visa kerja sementara. Seperti kebanyakan pekerja migran, dia dieksploitasi dengan kerugian upah sekitar $20.000 atau lebih dari Rp200 juta.
"Karena tak tahu bahasa Inggris, tak punya hak, dan tak ada pilihan lain," katanya kepada ABC News.
Selama menjalani berbagai macam pekerjaan, Sajad selalu dibayar tunai, jadi dia sadar tidak bisa melaporkan perbuatan majikannya yang membayar upahnya di bawah aturan.
"
"Kami akan diancam jika melapor, kami sendiri yang akan mendapat masalah. Kami tidak berhak bekerja di sini. Visa kami akan dicabut," katanya.
"
Ancaman seperti ini yang membuat banyak pekerja migran memilih tutup mulut.
Laporan Grattan Institute, sebuah lembaga 'think tank' di Australia, menyebutkan ada puluhan ribu pekerja migran di Australia yang dibayar murah.
Disebutkan, satu dari enam pekerja migran dibayar di bawah upah minimum nasional. Banyak yang tidak melaporkan hal ini karena mereka takut dihukum dengan pelanggaran aturan visa mereka serta kehilangan peluang menjadi penduduk tetap di Australia.
Laporan itu menyebutkan antara 3 hingga 9 persen pekerja formal Australia dibayar di bawah upah minimum namun prakteknya di kalangan pekerja migran jauh lebih parah.
Pekerja pertanian dan perhotelan 'terburuk'
Upah pekerja migran rata-rata lebih murah 40 persen dibandingkan upah yang diterima pekerja biasa di Australia.
"Pekerja migran lebih rentan terhadap eksploitasi karena mereka sering berada di negara ini untuk waktu yang singkat," kata ekonom Grattan Institute, Brendan Coates.
"Banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, selain persyaratan visa mereka yang membuat daya tawar dengan pemberi kerja menjadi lemah," jelasnya.
"Pekerja migran lebih mungkin bekerja di industri yang pembayarannya lebih rendah seperti sektor pertanian dan perhotelan."
Josh Strutt, pengacara dari Immigration Advice and Rights Centre, mengaku menerima laporan setiap minggu dari para pekerja migran yang dieksploitasi.
Dia menyebutkan para pekerja migran ketakutan untuk melaporkan majikan yang culas, karena mereka khawatir hal itu akan mempertaruhkan upaya mereka menjadi penduduk tetap.
"Seharusnya mereka memiliki kebebasan berbicara tanpa takut akan konsekuensi terhadap visa mereka," katanya.
"
"Perlu ada perlindungan melalui sistem imigrasi untuk memastikan visa pekerja migran ini aman dan tidak membahayakan masa depan mereka di Australia," ujar Josh.
"
Berdampak pada semua pekerja
Menurut Fiona MacDonald dari Center for Future Work, sebuah lembaga swadaya, masalah pembayaran upah murah pekerja migran memiliki dampak terhadap perekonomian Australia secara keseluruhan.
"Jika pekerja migran dibayar rendah, pekerja lainnya tidak dapat menuntut upah yang lebih tinggi, sehingga upah mereka akan lebih rendah dari yang seharusnya," katanya.
Pemerintah Australia diperkirakan akan segera mengumumkan reformasi kebijakan untuk mengatasi eksploitasi pekerja migran.
Menteri Imigrasi Andrew Giles mengatakan kepada ABC News bahwa langkah tersebut akan memudahkan pekerja migran untuk berbicara secara terbuka jika mereka dieksploitasi.
Brendan dari Grattan Institute berharap kebijakan pemerintah segera diwujudkan, sejalan dengan seruan perombakan aturan visa dan kebijakan serta hukuman yang lebih tegas terhadap majikan yang culas.
"Pertama, kita perlu mereformasi aturan visa yang membuat pemegang visa sementara rentan terhadap eksploitasi," kata Brendan.
"Kedua, kita perlu menegakkan Undng-undang soal Tempat Kerja dan Imigrasi secara tegas untuk menghapus pembayaran murah dari majikan culas," katanya.
"Dan ketiga, kita perlu mempermudah para pekerja migran dan pekerja Australia umumnya untuk dibayar upah yang kurang melalui pengadilan."
Sajad berharap ada perubahan yang akan memastikan pekerja lain tidak terjebak seperti dirinya.
"Saya tak ingin orang lain yang baru tiba di negara ini, mengalami situasi yang sama dengan saya. Karena yang saya alami ini sangat buruk," ujarnya.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News yang selengkapnya dapat dibaca di sini.